Reporter : Ali Imron
blokTuban.com - Masyarakat Kabupaten Tuban belakangan heboh karena ada kabar sebuah bangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Senori jebol.
Rumah tersebut kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) Tuban, Darmaji belum diserahterimakan. Darmaji bersama tim pada Senin (25/11/2019) siang bersama tim juga telah meninjau lokasi.
Kepada reporter blokTuban.com, Darmaji menjelaskan setelah kejadian tersebut kepala bidang langsung dipanggil. Ternyata memang teguran pengawas di lapangan, tidak pernah diindahkan oleh rekanan CV. Pelangi Nusantara.
"Kemarin saya ke lapangan dan rekanan saya minta membongkar bangunan. Pokoknya bongkar kalau hanya ditutup saya tidak mau," terang Darmaji melalui sambungan telepon.
Selain dinding, tim PRKP juga menemukan lantai yang tidak standar. Darmaji juga meminta tim untuk mengecek pekerjaan rekanan asal Gresik itu.
Pekerjaan rehab RTLH di Senori ini belum di bayar oleh Pemkab. Rekanan baru mencairkan dana sekitar 50 persen. Artinya jika rekanan tidak berpedoman pada perjanjian awal, sisa dana tidak akan dibayar.
"Kami ada bukti waktu rekanan ditegur dan rincian lainnya," bebernya.
Data PRKP, rekanan asal luar kota ini hanya menggarap pekerjaan di Senori. Dimungkinkan rekanan belum mengetahui situasi Tuban, dan baru pertama menggarap rehab RTLH sehingga ceroboh.
Paket rehab RTLH di Tuban sendiri jumlahnya ribuan. Selama ini juga tidak pernah ada problem. Tentu hal ini akan menjadi pengalaman Dinas PRKP untuk lebih selektif memilih rekanan.
"Benar kata peribahasa setitik nila merusak susu sebelanga. Menangani ribuan RTLH, rusak satu rasanya luar biasa," imbuhnya.
Data di lapangan, rumah tersebut diperuntukkan bagi Warsi, asal Dusun Banu, Desa Katerban, Senori.
Pada 2019 Pemkab Tuban memberikan bantuan rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 507 unit melalui sistem kontraktual (pengerjaan oleh rekanan). Penerima program ini merupakan warga yang benar-benar tidak mampu. [ali/ito]
