Reporter : Ali Imron
blokTuban.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban untuk kelima kalinya menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Opini tersebut diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur, Harry Purwaka kepada Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein, M.Si yang pada kesempatan ini di dampingi oleh Ketua DPRD Tuban, Miyadi Inspektur Inspektorat Tuban, Aguk Waluyo Raharjodan Kepala BPPKAD Tuban Rini Indrawati di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Jatim, Sidoarjo, Selasa (14/05/19).
Selain Kabupaten Tuban, yang Menerima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018 dari BPK hari ini adalah Kabupaten Jombang, Banyuwangi, Probolinggo dan Situbondo.
Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Tuban, Rohman Ubaid mengatakan diraihnya Opini WTP menunjukkan bahwa Pemkab Tuban dinilai telah menyelenggarakan prinsip akuntansi keuangan dengan baik.
"Adapun Opini WTP ini, merupakan yang kelima kalinya diterima oleh Pemkab Tuban," Jelas Rohman Ubaid kepada blokTuban.com.
Mantan Camat Kerek ini menambahkan opini WTP dari BPK merupakan predikat paling baik dari hasil audit BPK dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dengan menggunakan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang telah ditetapkan melalui Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007. Adapun pemeriksaan berkala laporan keuangan yang dilaksanakan setiap tahun ini adalah untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan tersebut.
Selanjutnya berdasarkan Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang BPK, maka telah dilakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2018 Yang Terdiri Dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas Dan Laporan Perubahan Ekuitas Serta Catatan Atas Laporan Keuangan.
“Pemeriksaan ini untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemkab Tuban, dengan memperhatikan kesesuaian Laporan Keuangan dengan standrat akuntansi Pemerintahan, efektifitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan," terangnya.
Wakil Bupati Tuban Noor Nahar Hussein setelah menerima Opini dari BPK ini menuturkan predikat tersebut merupakan apresiasi dari BPK kepada Pemkab Tuban yang telah memiliki tata kelola keuangan yang efektif dan efisien. Capaian ini harus dapat terus dipertahankan dan dijadikan motivasi untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan kredibel demi mewujudkan masyarakat Tuban yang sejahtera.
"Penghargaan ini harus disyukuri bersama dan dijadikan motivasi untuk bekerja lebih baik lagi. Tidak lupa Wabup juga berterima kasih kepada semua pimpinan OPD yang telah bekerja keras serta seluruh masyarakat Tuban atas dukungannya selama ini," pungkasnya. [ali/lis]
