Reporter: Mochamad Nur Rofiq
blokTuban.com - Pemerintah Desa Sidoharjo, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menuntut penghentian sementara kegiatan pengeboran di lokasi Sumur Tapen-04 dan 05. Sebab pihak perusahan dinilai mengesampingkan prinsip optimalisasi aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa.
"Kami menuntut penghentian sementara kegiatan pengeboran di lokasi Tapen-04 dan 05. Sebab PT Pertamina dan vendor yang berada di lokasi pengeboran belum melaksanakan koordinasi dengan BUMDes," kata Kepala Desa Sidoharjo, Suyanto, Rabu malam (11/10/2017) usai menggelar mediasi bersama pihak Pertamina.
Suyanto menjelaskan, pihak BUMDes menuntut vendor dari perusahaan manapun yang masuk ke Pertamina harus melalui BUMDes. Pihaknya juga mengklaim, jika melalui BUMDes Pemerintahan Desa (Pemdes) juga akan mendapat keuntungan.
Tentu tidak tanpa alasan, sebab sesuai amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 pasal 87 ayat 3 Tentang Desa, BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Saat ini perusahaan yang melalui BUMDes hanya PT. PDSI," tegas Kades.
Di sisi lain, pihak desa juga menginginkan adanya uang ganti rugi untuk warga sekitar pengeboran karena suara yang bising. Ditambahkan pula, jika tenaga kerja harus dilakukan penambahan dari warga lokal Desa Sidoharjo.
Dikonfirmasi terpisah, Asset 4 Goverment & Public Relation Assistent Manager, PT Pertamina EP, Panji Galih Anoraga menjelaskan, perusahaan plat merah itu sudah melakukan mediasi dengan pihak BUMDes terkait tuntutan tersebut. Dari hasil upaya itu, pihak kades sudah memahami dan bisa menerima kondisi tersebut, sehingga di akhir pertemuan kades berkomitmen untuk menjaga kelancaran operasi.
"Alhamdulillah pertemuan yg dimediasi oleh Forkopimka Kecamatan Senori berjalan lancar. Pihak Kepala Desa berkomitmen untuk mendukung kelancaran operasi tanpa hambatan," tukas Pandji. [rof/rom]
.jpg)
