Pengirim: Humas Jarkom Desa
blokTuban.com - Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) belum sepenuhnya menjadi daya tarik bagi desa. Kucuran Dana Desa (DD) pasca implementasi UU Desa yang terus meningkat masih didominasi kegiatan-kegiatan fisik.
Model pembangunan ekonomi desa, dengan melalui pembentukan BUMDesa hanya dibentuk untuk memenuhi syarat bantuan tertentu, seperti Jalinmatra Provinsi.
Kesimpulan itu disampaikan Arif Yulianto, Kabid Usaha Ekonomi Desa, Bapemas Tuban, dalam focus group discussion (FGD) yang dihelat Jaringan Komunikasi Desa (Jarkomdesa) Tuban di Aula Bapemas Kabupaten Tuban, Kamis (24/11/2016) kemarin.
Lebih lanjut, Arif mengeluhkan lambatnya pertumbuhan BUMDesa di Kabupaten Tuban. Sampai dengan Tahun 2016, dari 318 desa yang ada di Kabupaten Tuban, baru 18 desa saja yang mau mendirikan BUMDesa.
"Bapemas Tuban telah dilakukan sosialisasi Permendes Bumdesa, namun dr 318 desa, hanya ada 18 desa yang berhasil membentuk Bumdesa" Kata Arif.
Ia berharap, acara ini dapat ditindaklanjuti secara kongkrit oleh masing-masing desa. "Eman kalo banyak potensi ekonomi desa yang tidak terkelola dengan baik" pungkasnya.
Dalam rangka mendukung implementasi undang-undang desa Kabupaten Tuban, Jaringan Komunikasi Desa (Jarkomdesa), menggelar diskusi pembentukan badan usaha milik desa (BUMDesa) di Aula Bappemas.
Diskusi yang mengusung tema "Transformasi Badan Kredit Desa dan Konsilidasi Ekonomi Desa melalui BumDesa' diikuti oleh 40 peserta perwakilan kepala desa, BPD, pendamping desa dan pegiat desa lainnya.
Menurut Arifin, Koordinator Jarkomdesa Kabupaten Tuban, diskusi ini diharapkan mampu membangun perspektif baru dalam pembangunan ekonomi masyarakat desa.
"Semoga FGD ini diharapkan mampu menginpirasi desa dalam memajukan desa" kata Arifin.
Lebih lanjut Ia berharap kepala desa mulai menggeser cara pandang pembangunan desa yang hanya berorientasi fisik Semata. "Dana Desa tahun ini semakin besar, karena itu sudah waktunya desa mulai melirik aspek pengembangan potensi desa melalui BUMDesa" pungkasnya. [ito]
