Peraturan Daerah (Perda) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Tuban dinilai tidak sakti. Karena keberadaan dua Perda itu belum terimplementasi dengan baik dalam penanganan perlindungan anak dan perlindungan perempuan di Bumi Wali.
Angka 13, terlebih bagi usia sebuah organisasi atau lembaga tidaklah kecil. Pada 14 Februari 2004 silam, sekelompok aktivis perempuan mendeklarasikan diri sebagai bagian dari Koalisi Perempuan Ronggolawe.<br /><br />Hari ini, 13 tahun ya
Para Napi perempuan yang menghuni Lapas II B Tuban tak hanya dibina secara perilaku, agar mereka setelah bebas dari Lembaga Permasyarakatan bisa kembali berinteraksi dengan masyarakat seperti sediakala.
<div>Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes Kabupaten Tuban Esti Surahmi menyampaikan, masyarakat harus berhati-hati dalam memilih kosmetik. Sebab, banyak sekali produk di luar yang berbahaya dan bisa menyebabkan iritasi pada kulit bahkan sampai kanker.</div>
Warga Dusun Krajan, Desa Montongsekar, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, digegerkan dengan penemuan mayat seorang wanita di kamar belakang salah satu rumah, Kamis (07/4/2016) siang ini.
Sejumlah aliansi pergerakan perempuan berharap tidak ada lagi tindak anarkis aparat kepolisian dalam mengawal aksi aktivis. Terutama terhadap aktivis perempuan yang juga kerap melakukan aksi atau unjuk suara.
Sejumlah aliansi gerakan perempuan Tuban bersama Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur dan Kepolisian Resor (Polres) Tuban duduk satu meja, Kamis (17/3/2016). Pertemuan ini dilakukan untuk menanggapi laporan aliansi perempuan terhadap tindak anarkis aparat kepolisian.
Adu dorong antara demonstran dan aparat keamanan sempat terjadi saat berjalannya aksi tearikal yang diperagakan oleh peserta Aliansi Pergerakan Perempuan di Tuban . Akibatnya tiga demonstran mengalami luka lebam ringan.
Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam beberapa aliansi memperingati Hari Perempuan Internasional dengan aksi teatrikal, Selasa (8/3/2016).
Relawan Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) Tuban, menyerukan agar perempuan mengambil peranan sebagai benteng pengaruh korupsi.
