Dugaan pemerasan yang dialami oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Tuban, yang dilakukan oleh oknum yang mengaku wartawan, direspon serius oleh Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban.
Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, menggelar public hearing bersama Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Tuban serta sejumlah Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang ada di Kabupaten Tuban.
Penolakan petugas Puskesmas Kerek mengantarkan jenazah dari Kecamatan Kerek menuju Kecamatan Merakurak, direspon serius Anggota Komisi IV (Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban.
Tidak adanya apresiasi yang diberikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban terhadap dua siswa yang berhasil mendapatkan juara Nasional, dalam ajang Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) di Jakarta, dikritik oleh anggota Dewan.
.jpg)
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban optimis penyerapan anggaran dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-ABD) Tuban, bisa mencapai target yang diinginkan yaitu sekitar 80 sampai 90 persen.
Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban untuk segera mematenkan warisan yang ada di Bumi Wali Tuban, baik berupak warisan budaya maupun warisan benda.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban bersama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, baru-baru ini kedapatan tengah menggelar rapat di salah satu hotel yang ada di Kota Yogyakarta.
Viralnya video Camat Kerek Kabupaten Tuban, Nanang Wahyudi yang salah membacakan teks pancasila menuai respon. Bahkan Ketua DPRD Tuban, Miyadi menilai, kejadian ini sudah mencoreng dan bikin malu warga Tuban.
.jpg)
Pelaksanaan Ujian Perangkat Desa yang diadakan pada 9 Agustus 2023 kemarin, menuai banyak problem setelah mesin koreksi Lembar Jawaban Komputer (LJK) eror atau bermasalah. Hal tersebut tentu membuat banyak pihak merasa kecewa, termasuk Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban.
Baru-baru ini, Gubernur Provinsi Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa resmi melarang SMAN/SMKN menjual seragam sekolah. Hal tersebut, menyusul adanya kegaduhan yang terjadi beberapa waktu belakangan ini, karena adanya protes dari wali murid terkait penjualan seragam yang harganya mencapai jutaan rupiah.
