Beredar santer ada isu pemotongam gaji guru dan karyawan SMKN 1 Singgahan, Kabupaten Tuban. Lantaran merasa keberatan, guru mengeluh dan mengrim surat mosi tak percaya ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban berhasil meraih prestasi peningkatan kualifikasi dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Lembaga Karate-Do Indonesia (Lemkari) Cabang Tuban Periode 2018-2022 menggelar pelantikan pengurus baru di Aula Makodim 0811 Tuban, Minggu (28/1/2018).
Bupati Tuban, KH. Fathul Huda mengkalim jika produksi pertanian di wilayahnya mengalami kenaikan. Meskipun kata dia, lahan pertanian di Bumi Wali terus mengalami penurunan. Hal itu terjadi lantaran upaya kerja keras yang dilakukan para petani dalam mengelola lahannya.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban mengaku berupaya menanggulangi kekurangan gas elpiji 3 kilogram (kg) dengan menambah kuota. Berdasarkan informasi yang didapat blokTuban.com, pada tahun 2018, usulan tambahan sebesar 20 persen.
Tanaman padi di sebagian wilayah Kabupaten Tuban diprediksi akan dipanen pada bulan Februari sampai April. Untuk itu para petani diharapkan waspada hama wereng yang bisa tiba-tiba saja menyerang.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tuban mulai menempatkan unit pemadam kebakaran di Kecamatan Jatirogo.
Wakil Bupati Tuban,Noor Nahar Hussein, tegaskan peningkatan kinerja pemerintah, khususnya di bidang pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tuban. Hal tersebut disampaikannya ketika menjadi inspektur upacara bendera 17 Januari 2018 di halaman Kantor Pemkab Tuban.
Gubernur Jawa Timur (Jatim) telah menetapkan Peraturan Gubernur No 75 Tahun 2017 tentang Penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) Tahun 2018. Sejak penetapan 17 Desember 2017 lalu, sampai saat ini belum ada perusahaan di Kabupaten Tuban yang mengajukan penangguhan UMK.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mengimbau kepada perusahaan di Kabupaten Tuban untuk memberikan upah para pekerjanya sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK). Sebab, BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan jaminan sesuai dengan pembayaran UMK.
