Sejumlah Partai Politik (Parpol) di Kabupaten Tuban telah siap menghadapi Pilkada 2020. Tak terkecuali Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang telah mempersiapkan bakal calon yang akan diusung.
Ketua Fraksi PKB Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, Fahmi Fikroni mengusulkan sekaligus meminta pemerintah kabupaten (pemkab) memfasilitasi tes Covid-19 gratis bagi santri yang akan balik ke pondok pesantren (ponpes), Senin (8/6/2020).
Alat kontrasepsi Metode Operasi Pria (MOP) atau Vasektomi di Kabupaten Tuban masih sepi peminatnya. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Keluarga Berencana (Dispemdes dan KB) Kabupaten Tuban, dari bulan Januari hingga Maret 2020 hanya ada 9 kecamatan yang menggunakannya.
Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Keluarga Berencana (Dispemdes dan KB), berikut ini pencapaian peserta keluarga berencana baru di Tuban.
Masa pandemi Covid-19 di Indonesia, ternyata memicu jumlah kehamilan dan putus KB di Jawa Timur melonjak. Pada bulan Maret 2020 atau masa pandemi awal di Indonesia jumlah kehamilan mencapai 232.287 orang atau 2,93 persen jadi jumlah pasangan di Jawa Timur.
Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bekerjasama dalam rangka meringankan beban masyarakat maupun tim medis yang terdampak Covid-19 di Kabupaten Tuban.Â
blokTuban.com - Jakarta, 17 Mei 2020 – Bank Bukopin sedang dalam proses menyelesaikan rencananya untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas V (PUT V) yang sebelumnya telah disetujui oleh pemegang saham Bank Bukopin pada Rapat Umum Pemegang Saham Oktober 2019. Bank Bukopin saat ini tengah mendiskusikan detail terkait dengan impelementasi PUT V dengan pemegang saham utamanya, termasuk Bosowa Corporindo dan KB Kookmin Bank.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bergerak cepat dan tanggap dalam upaya membantu masyarakat dan pemerintah mencegah penyebaran pandemi corona (Covid-19). Gerakan terorganisir itu mulai dari pusat hingga wilayah dan daerah.
Saat ini, gerakan #DiRumahAja dinilai cenderung setengah hati. Mall besar, Caffe besar dan pusat-pusat adanya kerumunan lainnya masih dibiarkan terjadi. Penindakan hanya tegas ke bawah saja. Pemerintah daerah diharapkan tidak bertindak sendiri-sendiri. Pemerintah pusat harus tegas melakukan koordinasi penanganan pandemi Covid-19 terhadap pemerintah daerah.
