Banjir akibat luapan Kali Kening di Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban nampaknya sudah biasa dirasakan oleh masyarakat yang berada di bantaran kali tersebut. Terlebih, setiap musim penghujan, sungai anak bengawan solo itu setiap tahun pasti meluber hingga merendam pemukiman dan pertanian warga, bahkan beberapa fasilitas umum tak luput dari luberan Kali Kening.
Pemberlakuan biaya premi Kartu Asuransi Nelayan (KAN) bagi setiap nelayan di tahun pertama tidak dipungut biaya alias gratis. Biaya senilai Rp175.000 di awal tahun tersebut telah ditanggung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang bersumber dari dana APBN.
Dua kebijakan yang diberlakukan awal 2017 ini, PP nomor 60 tahun 2016 dan Surat Keterangan Tidak Mampu SKTM yang digantikan Kartu Indonesia Sehat Daerah (KISD) memicu unjuk rasa oleh PC PMII Tuban, Rabu (18/1/2017). Bersama aksi tersebut sejumlah tuntutan ditujukkan DPRD Tuban.
Dua kebijakan yang diberlakukan awal 2017 ini, PP nomor 60 tahun 2016 dan Surat Keterangan Tidak Mampu SKTM yang digantikan Kartu Indonesia Sehat Daerah (KISD) memicu unjuk rasa oleh PC PMII Tuban, Rabu (18/1/2017). Bersama aksi tersebut sejumlah tuntutan ditujukan DPRD Tuban. Saat aksi, sempat terjadi adu dorong antaran demonstran dan aparat kepolisian, lantaran para demonstran merangsek memaksa masuk ke dalam gedung DPRD Tuban, akibatnya satu demonstran pingsan.
Hadangan aparat kepolisian mewarnai aksi unjuk rasa yang dilakukan Pengurus Cabang Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Tuban, Rabu (18/1/2017). Akibatnya, satu demonstran, Zainul Muttaqin tidak sadarkan lantaran mendesak masuk gedung.
Lantaran komunikasi yang dijalin dengan anggota DPRD buntu, suasana kian memanas. Demonstran mendesak untuk merangsek masuk dalam gedung dewan. Namun tidak mudah, sebab sejumlah aparat kepolisian menghadang di pintu masuk, alhasil, para pemuda yang tergabung dalam Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Tuban itu terlibat adu dorong dengan aparat, Rabu (18/1/2017).
Segenap pemuda yang tergabung dalam Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Tuban menuntut dua kebijakan pemerintah yang dinilai belum tepat, Rabu (18/1/2017). Dua isu terkait kebijakan baik secara nasional maupun lokal perlu dipertimbangkan kembali. Pertama kebijakan Pemerintah Kabupaten Tuban yang menghapus pelayanan kesehatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang digantikan Kartu Indonesia Sehat Daerah (KISD). Terlihat para demostran menggelar orasi di bundaran patung.
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyusun skema gross split untuk kontrak baru minyak dan gas bumi (migas). Pemerintah semula berharap bisa menerapkan skema ini pada awal tahun 2017. Namun, rencana tersebut bakal sulit tercapai.
Segenap pemuda yang tergabung dalam Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Tuban menuntut dua kebijakan pemerintah yang dinilai belum tepat, Rabu (18/1/2017).
Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas sepanjang 2016 mendominasi penerimaan pajak. Diketahui, total realisasi pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tuban sebesar Rp503,47 miliar. Penerimaan tersebut berasal dari PPh Migas sebesar Rp36 miliar dan PPh Migas sebesar Rp503 miliar.
