Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 H, kabar baik datang bagi para pekerja dan buruh di Kabupaten Tuban! Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian (Disnakerin) Tuban resmi membuka Posko Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum THR dan BHR Keagamaan 2025.
Perusahaan di Kabupaten Tuban dihimbau oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawan/buruh. Selain itu, juga menghindari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Secara konsisten Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, menerima penghargaan sebagai Terbaik VI Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2025.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban melalui Dinas Tenaga Kerja dan Industri (Disnakerin) Kabupaten Tuban, beberapa waktu lalu telah membuka posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR), baik secara offline maupun online.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban melalui Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) Tuban, membuka posko layanan pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja di Kabupaten Tuban.
Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban, Dr. Ir. Budi Wiyana menyerahkan Piagam Penghargaan K3 dari Gubernur Jawa Timur kepada 34 perusahaan di Kabupaten Tuban, Senin (04/03).
Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kabupaten Tuban, berikan nilai jeblok kepada Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian (Disnakerin) Tuban, perihal penanganan masalah tenaga kerja.
Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kabupaten Tuban, menggeruduk Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) Tuban.
Menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) masih diminati oleh warga di Kabupaten Tuban di tahun 2023. Hal ini termonitor oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) Tuban, Sabtu (24/6/2023).
Tunjangan Hari Raya (THR) menjadi kewajiban bagi perusahaan agar ditunaikan, dan menjadi hak bagi pekerja untuk menerimanya sesuai ketentuan yang berlaku.
