Pekerja Bermasalah dengan Perusahaan, Dinas; Selesaikan Bipartit
Permasalahan sosial di lingkungan perusahaan kerap kali terjadi setiap saat. Biasanya, hal tersebut terjadi antara pekerja dengan pihak perusahaan.
Permasalahan sosial di lingkungan perusahaan kerap kali terjadi setiap saat. Biasanya, hal tersebut terjadi antara pekerja dengan pihak perusahaan.
Belum lama ini, anggota DPRD Kabupaten Tuban Dapil IV (Parengan, Singgahan, Senori, Bangilan, dan Kenduruan) meminta PT Pertamina EP Asset 4 Cepu untuk meningkatkan program coorporate social responsbility (CSR) bagi warga sekitar tambang. Rekomendasi tersebut keluar, setelah berhasilnya perusahaan plat merah itu ketika mengeksplorasi Sumur Tapen B2.
Gubernur Jawa Timur telah resmi mengundangkan Pergub Nomor 75 tahun 2017, terkait Upah Minimum Kabupaten /Kota (UMK) pada tahun 2018.
Ujian tes tulis dan praktek calon perangkat desa tinggal dua hari lagi. Pemerintah berharap, ujian yang akan dilakdanakan dalam satu hari tersebut berjalan dengan lancar dan bersih.
Surat Keputusan (SK) dari Bupati Tuban, Fathul Huda, kepada para pembuat soal tes perangkat desa baru akan ditandantangani dua hari menjelang pelaksanaan tes serentak.
Tim Pengangkatan Perangkat Desa Bringin, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaksanaan Ujian Perangkat Desa, Jumat (8/12/2017).
Dinas Penanaman Modal Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban mengumpulkan sejumlah perusahaan menengah kebawah di wilayah kabupaten setempat, guna membahas Pergub Jawa Timur (Jatim) Nomor 75 tahun 2017, terkait Upah Minimum Kabupaten/Kota pada tahun 2018.
Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban untuk melindungi usaha tani, terus dilakukan dengan getol. Melalui program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) yang dicanangkan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kemenpan RI), kini sudah ada 20 ribu hektar lahan petani yang didaftarkan.
Beberapa anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Tuban, ditengarai ikut pendamping sosial Program Keluarga Harapan (PKH).
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI) bersama dengan Pemerintah Pusat terus memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Termasuk yang tinggal di sekitar hutan. Yakni dengan pengelolaan lahan yanh tidak digarap Perhutani untuk diberdayakan.