Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 H, kabar baik datang bagi para pekerja dan buruh di Kabupaten Tuban! Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian (Disnakerin) Tuban resmi membuka Posko Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum THR dan BHR Keagamaan 2025.
Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) bakal ikut mengawal pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi buruh perusahaan di Kabupaten Tuban.
Perusahaan di Kabupaten Tuban dihimbau oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawan/buruh. Selain itu, juga menghindari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Di Indonesia, gempa megathrust sudah tidak asing lagi. Berdasarkan data dari BMKG, terdapat banyak kejadian gempa megathrust di berbagai daerah.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tuban mengimbau masyarakat agar tetap tenang terkait informasi tentang potensi gempa megathrust yang akhir-akhir ini ramai dibicarakan.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban melalui Dinas Tenaga Kerja dan Industri (Disnakerin) Kabupaten Tuban, beberapa waktu lalu telah membuka posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR), baik secara offline maupun online.
Momen pmberian Tunjangan Hari Raya (THR) selalu menjadi hal yang paling ditunggu-tunggu oleh para karyawan atau pegawai. Pasalnya, biasanya pemberian THR setara dengan satu kali gaji karyawan.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban melalui Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) Tuban, membuka posko layanan pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja di Kabupaten Tuban.
Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 1445 H kepada seluruh pejabat dan pegawai Pemkab Tuban menghabiskan dana sebesar Rp 45 miliar.
Pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) direncanakan oleh Kementrian Keuangan (Kemenkeu) mulai pada H-10 Idul Fitri dengan menyesuaikan penetapan cuti bersama oleh Pemerintah atau perkiraan tanggal 22 Maret 2024.