Sempat diisukan diculik Genderuwo, seorang pria asal Desa Sidotentrem, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban ditemukan meninggal dunia diduga gantung diri di tepi kawasan hutan setempat, Minggu (27/4/2025) sore.
Polres Tuban resmi menetapkan seorang ayah berinisial PH (37) sebagai tersangka dalam kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak kandungnya sendiri yang masih berusia 15 tahun. Saat ini, terduga pelaku masih dalam pengejaran polisi.
Hari Senin (21/4/2025) pagi, suasana di sekitar PT United Tractors Semen Gresik (UtSG) anak usaha PT. Semen Indonesia (SIG) di Desa Sumberarum, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban berbeda dari biasanya.
Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Tuban tahun 2025 mengalami penyesuaian cukup besar. Awalnya, Tuban mendapat target 25.000 bidang tanah di 28 desa, meliputi pengukuran Peta Bidang Tanah (PBT) dan penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah (SHAT).
KSOP Tanjung Pakis terus berupaya mempermudah proses sertifikasi kapal, terutama bagi nelayan di wilayah Tuban dan sekitarnya. Baru-baru ini, sebanyak 266 sertifikat kapal telah dibagikan kepada nelayan, termasuk yang berada di Karangagung dan Palang, Kabupaten Tuban, Selasa (15/4/2025).
Sebuah truk pengangkut Lingker atau bahan semen dari PT SILOG terguling di Jln. RE Martadinata Ribu (9/4/2025) sore. Kejadian sekitar pukul 15.00 WIB tersebut mengakibatkan jalanan di jalur Pantura Tuban padat merayap.
Informasi berikut ini tidak ditujukan untuk menginspirasi siapapun melakukan tindakan serupa.
Pemerintah mengumumkan kepastian pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) untuk formasi tahun anggaran 2024, Jumat (5/4/2025).
Dalam rangka mempererat silaturahmi dengan masyarakat, Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, bersama Wakil Bupati Tuban, Drs. Joko Sarwono, menggelar acara Open House di Rumah Dinas Bupati Tuban, yang terletak di Komplek Pendapa Kridha Manunggal Tuban.
Ratusan mahasiswa dari Cipayung Plus dan Aliansi Mahasiswa Kabupaten Tuban menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten Tuban, menolak pengesahan Undang-Undang (UU) TNI serta pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri.