Terminal Kambang Putih, yang dibangun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban di Desa Sugihwaras, Kecamatan Jenu, akan diambil alih pemerintah pusat. Menyusul diberlakukan Undang-undang (UU) nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah.
Nelayan memang sangat membutuhkan payung hukum untuk menjamin kesejahteraannya dalam bekerja. Sebab dengan bekerja di laut ancaman seringkali mengintai sewaktu-waktu, sehingga tak heran terkadang kecelakaan lautpun terjadi.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban untuk memperbaiki layanan kesehatan. Bidang ini, merupakan salah satu hal yang paling disoroti wakil rakyat, dan direkomendasikan di Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) akhir jabatan Bupati dan Wakil Bupati periode 2011-2015.
Luas lahan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tuban tidak hanya berada di Kabupaten Tuban, namun juga ada di dua kabupaten lainnya, seperti ada di Kabupaten Gresik dan Lamongan. Hal tersebut disampaikan oleh Kaur Humas KPH Tuban.
Perbaikan jalan poros Desa Bangunrejo, Kecamatan Soko diprediksi bakal dikerjakan pada akhir April mendatang. Lantaran perbaikan jalan masih dalam tahap pengusulan.
Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesejahteraan Nelayan yang telah disepakati oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendapat sambutan baik dari institusi di bawahnya.
Terminal Kambang Putih, yang berada di Desa Sugihwaras, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, akan diambil alih pemerintah pusat.
Upaya pengembangan terminal wisata kambang putih mulai menemukan titik terang. Pada sekitar bulan Juni 2016 mendatang rekonstruksi ditargetkan rampung.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Tuban, Saiful Hadi, ikut terkejut mendengar kabar adanya 61 warga Desa Karanglo, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, yang meninggal dunia dalam kurun waktu 45 hari terakhir.
Kepala Desa se-Kabupaten Tuban tidak perlu takut, untuk menggunakan anggaran Dana Desa (DD) sesuai dengan kebutuhan desa, karena saat ini sudah ada tim yang dibentuk oleh kejaksaan yang memiliki tugas koordinatif untuk kepala desa, agar bisa membantu memberikan solusi terkait penggunaan anggaran dana kesejahteraan desa tersebut.
