Reporter: Mochamad Nur Rofiq
blokTuban.com - Humas SMKN 1 Tuban, Lilik Retnowulan membantah adanya pungutan liar di sekolahnya. Bu El, sapaan akrabnya menegaskan sifatnya partisipasi masyarakat (PM) dan tidak memaksa.
"Partisipasi masyarakat memang kita perlukan untuk keberlangsungan pembelajaran di SMK 1 Tuban," ujarnya kepada blokTuban.com, saat ditemui Rabu (28/5/2025) malam.
Nominal PM itu ada berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS). Namun menurut Bu El, orang tua yang belum sanggup tidak dipaksa.
"Jadi semampunya untuk menyumbang sekolah," tegasnya.
Soal permohonan wali murid yang meminta keringanan sekolah harus menyodorkan surat keterangan tidak mampu, pihaknya membantah. Menurutnya itu inisiatif wali murid dan sekolah tidak pernah buat aturan demikian.
"Mereka itu biasanya membawa sendiri bukan karena sekolah yang meminta untuk membawa," kilahnya.
Lanjut Humas SMKN 1 Tuban, nominal sumbangan juga berbeda sesuai kemampuan. Bahkan menurutnya juga ada wali murid yang menyumbang melebihi pagu yang ditetapkan.
Bahkan, ada juga yang murid digratiskan sekolah. Tentunya ada alasan tertentu, semisal murid tersebut Yatim/Piatu.
"Karena banyak anak kita juga yatim piatu. Yatim terkadang sahabatnya keluarganya apa adiknya banyak, saudaranya banyak, ya kita memahami itu," terang Bu El.
Diketahui sebelumnya, dugaan pungutan liar SMKN 1 Tuban disoal oleh wali murid. Ironisnya, pihak sekolah dikabarkan memanggil wali murid yang belum membayar dengan cara ditagih dan diberikan jatuh tempo oleh sekolah.
Nominalnya pun tidak sedikit, mulai Rp1,2 juta hingga Rp 4 juta. Wali murid yang belum membayar di akhir tahun pembelajaran juga diminta nyicil.
Saat ini diketahui jumlah murid SMKN 1 Tuban dari kelas X hingga XII total 2013 orang. Mereka akan menyumbang sekolah sesuai kemampuan tanpa syarat.
"Jumlah sumbangan beragam sesuai kemampuan orangtua siswa," pungkas pihak sekolah saat ditanya rincian jumlah total sumbangan yang terkumpul.[rof]
