Reporter: Moch. Nur Rofiq
blokTuban.com - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabanusa) menyelenggarakan Rapat Kerja Stakeholder Daerah Klaster Barat dan Tengah Tahun 2025 di Semarang, Kamis (14/8/2025). Acara ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan meningkatkan komunikasi intensif antara industri hulu migas dengan pemerintah daerah serta instansi terkait, dengan mengusung tema “Kolaborasi Industri Hulu Migas Bersama Stakeholder Daerah Menuju Swasembada Energi”.
Acara ini dihadiri oleh Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas, Eka Bhayu Setta, Bupati Blora, Dr. H. Arief Rohman, Bupati Demak, dr. Hj. Eisti'anah, Wakil Bupati Grobogan, H. Sogeng Prasetyo, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah, serta para Kepala Kantor BPN Kabupaten Bojonegoro, Tuban, Gresik, Blora, Demak, dan Grobogan. Turut hadir juga perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Tuban, dan Gresik.
Kepala Perwakilan SKK Migas Jabanusa, Anggono Mahendrawan, dalam sambutannya menekankan bahwa forum ini adalah wadah strategis untuk memperkuat sinergi dan komunikasi di antara seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, industri hulu migas sangat vital bagi ketahanan energi nasional dan kontributor utama penerimaan negara.
“Faktanya, keberhasilan industri ini bergantung pada kerja sama erat antara kita semua," ujarnya kepada audiens.
Anggono menambahkan, rapat kerja ini merupakan wujud komitmen para pelaku industri hulu migas untuk mengatasi tantangan non-teknis, seperti isu pertanahan dan pelaksanaan Program Pengembangan Masyarakat (PPM). Melalui forum ini, pihaknya berharap akan terbangun kesamaan pola pikir dan komunikasi yang baik sehingga lahir solusi-solusi konkret di lapangan.
”Forum ini adalah wadah komunikasi, dua arah, kami juga ingin mendengar dari Bapak Ibu hadirin terkait hal-hal yang bisa kita kerjasamakan untuk kepentingan masyarakat terutama di sekitar wilayah operasi” imbuhnya.
Sesi dilanjutkan dengan pidato utama dari Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas, Eka Bhayu Setta. Ia menyampaikan bahwa Rapat Kerja ini adalah momen krusial untuk mengkaji dua pilar utama keberlanjutan operasional hulu migas, yaitu Pengadaan Tanah dan Program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat (PPM). Keberhasilan operasional hulu migas saat ini tidak hanya diukur dari produksi, melainkan tentang keberadaan semua pelaku di tengah masyarakat.
“Keberhasilan kita sangat bergantung pada kemampuan kita mengelola risiko non-teknis, di mana dukungan Pemerintah Daerah dan masyarakat adalah fondasi utamanya," kata Eka dalam pemaparannya.
Eka juga menyoroti pentingnya strategi percepatan sertifikasi tanah yang diperoleh KKKS sebagai Barang Milik Negara (BMN) dan apresiasinya terhadap dukungan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro. Selain itu, dia juga menegaskan bahwa PPM bukan sekadar formalitas, melainkan investasi sosial yang esensial.
“PPM yang efektif akan menjadi perisai sosial kita di lapangan. Ini adalah investasi untuk meraih kepercayaan dan keberlanjutan jangka panjang," tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Blora, Dr. H. Arief Rohman, menyampaikan aspirasi masyarakat wilayahnya. Kata dia, Blora bangga menjadi salah satu daerah dengan potensi migas yang signifikan.
“Kami berkomitmen penuh untuk mendukung kelancaran operasi hulu migas, karena kami percaya keberhasilan industri ini akan berdampak positif pada pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Rangkaian acara kemudian dilanjutkan dengan diskusi panel yang berfokus pada Pengadaan Tanah dan PPM. Diskusi ini menghadirkan narasumber utama. Roy Widiartha, Kepala Kelompok Kerja Pengembangan Masyarakat SKK Migas, menyampaikan materi tentang Sinergi dalam Aspek Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat serta memaparkan Strategi Kolaborasi dan Roadmap PPM hingga 2030. Sementara itu, Purwanto Nugroho, Manager Departemen Stakeholder Relations PGN SAKA, membagikan contoh pengalaman nyata dari program PPM yang berada di PGN SAKA.
Para peserta dari pemerintah kabupaten dan kantor pertanahan mengajukan berbagai pertanyaan dan aspirasi yang ditanggapi secara langsung oleh para narasumber, sehingga memberikan pemahaman yang baik bagi semua pihak. Selain pemahaman yang komprehensif, diskusi ini juga membangun komunikasi yang saling mendukung antara pelaku industri hulu migas dengan para pemangku kepentingan. Semua sepakat untuk mendukung tata kelola industri yang transparan dan akuntabel.
Dengan terlaksananya rapat kerja ini, SKK Migas optimistis sinergi antara industri hulu migas dengan pemerintah daerah dan BPN akan semakin solid. Hal ini diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mempercepat pencapaian target produksi migas nasional menuju swasembada energi.[Rof]
