Reporter: Mochamad Nur Rofiq
blokTuban.com - Penyelenggara Pemilu di tingkat Desa atau PPS di Tuban tengah memasuki rapat pleno Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP). Hal itu dilakukan untuk persiapan Pleno di tingkatan kecamatan (PPK) dan KPU Kabupaten Tuban.
Satu di antara beberapa penyelenggara Pilkada serentak 2018 di Kecamatan Singgahan, Windyo Suparsono menerangkan, untuk memperoleh data pemilih ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Semuanya itu tertuang dalam peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017.
"Tahap awal dimulai dari KPU mengirimkan DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan) kepada PPK ke PPS," terang pria yang kini menjabat sebagai ketua PPK Singgahan itu.
Setelah itu, lanjut dia Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) melakukan untuk memperoleh DPHP (Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran). Rekapitulasi DPHP selanjutnya ditetapkan menjadi DPS dan diumumkan sejak 24 Maret sampai 2 April untuk mendapat tanggapan masyarakat.
"Nah hasil tanggapan masyarakat direkap. Rekapitulasi DPS ini dikenal dengan istilah DPSHP atau Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan," katanya secara rinci.
Diketahui dari dia, tanggal 8 hingga 10 April hari ini, PPS wajib melakukan rekapitulasi DPSHP melalui rapat pleno terbuka yang dihadiri pengawas pemilu tingkat bawah dan simpatisan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, yaitu PPL Tim pemenangan Paslon, serta undangan lainnya.
"Hasil rekap DPSHP tingkat desa (PPS) selanjutnya akan direkap di tingkat Kecamatan. PPK sendiri rencananya pada tanggal 11 hingga 12 akan mengadakan rapat pleno menetapkan DPSHP, setelah itu baru lanjut rekap tingkat KPU," ulasnya panjang lebar.
Seorang anggota PPK di kecamatan lain, Moh Arif Rosyidin menambahkan, rata-rata perbaikan DPS di tingkat desa terjadi karena adanya kematian. Dalam satu desa perbaikannya pun jumlahnya bervariasi, maksimal ada 20-25 pemilih yang harus dilakukan perubahan.
"Rata-rata perbaikan di setiap desa ada 20-25, ada juga yang di bawahnya lagi," kata anggota PPK Bangilan itu.
Perbaikan data ini disinyalir adanya kurang kesadaran warga terkait data penduduk. Harapan dia, ke depannya masyarakat lebih peduli terkait data kependudukan yang ada.
"Semoga ke depan warga lebih tertib administrasi, karena data pnduduk sangat penting bagi pribadi, semisal data pilkada seperti saat ini," pungkasnya menandaskan. [rof/ito]
