Beberapa warga Desa Karang Agung, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban menuntut biaya pembelian lahan untuk penanaman pipa minyak mentah yang sekarang dioperatori ExxonMobil Cepu Ltd (EMCL) di kawasan desa setempat.
Kasus dugaan pungutan liar (pungli) yang menjerat beberapa perangkat desa terkait pengurusan sertifikat tanah semestinya dapat diminimalisir. Oleh sebab itu, Kejaksaan Negeri Tuban akan memberikan pemahaman terhadap masyarakat.
Hari ini, Pemerintah Desa (Pemdes) Banjarworo, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban mengumpulkan tokoh masyrakat beserta perwakilan calon pengikut Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) tahun 2017 mendatang. Kegiatan diselenggarakan di balai desa setempat dengan dihadiri perwakilan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kejaksaan Negeri (Kejari) Tuban, Muspika, perangkat desa, dan BPD.
Sertifikasi tenaga kerja Kabupaten Tuban baru akan dilakukan 2017 mendatang. Namun, kuota sertifikasi tenaga kerja yang disediakan Pemerintah Kabupaten Tuban melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) terbatas, yakni sekitar 48 sertifikasi.
Forum Masyarakat Gaji (FMG) melakukan aksi atas sengketa lahan yang dialami dengan PT.Semen Indonesia, Kamis (28/7/2016) pukul 11.00 WIB. Aksi yang dilakukan merupakan buntut atas permasalahan sengketa tanah yang hingga kini tidak berujung.
Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Timur, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul berharap para perawat harus memiliki sertifikat bertaraf internasional.
Status tanah hak wakaf setiap tahun bertambah. Terhitung, tiga tahun terakhir sertifikat tanah hak wakaf di Kabupaten Tuban pula mengalami peningkatan.
Tanah wakaf kerap sekali menjadi bahan gugatan oleh beberapa pihak. Akan tetapi untuk menghindari hal tersebut, tanah wakaf dianjurkan memiliki sertifikat. Hingga saat ini, di Tuban sertifikasi tanah wakaf mulai digencarkan.
Sebagian besar tanah yang diperuntukkan untuk tempat beribadah di Kabupaten Tuban belum mendapat sertifikasi tanah wakaf. Demikian, Kementerian Agama (Kemenag) Tuban mengagendakan sosialisasi tentang perwakafan tanah.
Seiring hadirnya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) di tahun 2016 ini, semenjak 2015 lalu telah dilakukan proteksi terhadap tenaga kerja. Proteksi dilakukan dengan menyelenggarakan pelatihan bersertifikasi. Dalam pelaksanaannya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans)
