Dewan Jamin 9 Raperda Tuntas Sebelum Jabatan Habis
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban menjamin sembilan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Baru Tahun 2019 tuntas sebelum masa jabatan berakhir, 24 Agustus 2019 mendatang.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban menjamin sembilan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Baru Tahun 2019 tuntas sebelum masa jabatan berakhir, 24 Agustus 2019 mendatang.
Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Brondong, membagikan bantuan 110 life jacket ke nelayan sekitar. Serah terima dipusatkan di Pelabuhan Brondong, dihadiri beberapa stakeholder terkait.
Menjelang Pemilu 2019, Kabupaten Tuban ketambahan 730 pemilih menjadi 940.495 orang. Bertambahnya ratusan pemilih tersebut menyesuaikan data rekaman E-KTP Disdukcapil setempat, kemudian ditetapkan dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ke tiga (DPTHP-3) pada 2 April 2019.
Dari empat jutaan surat suara Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tuban hanya menemukan puluhan surat suara yang rusak. Jumlah detail dari puluhan surat yang rusak, Ketua KPU Kasmoeri belum membeberkannya.
Tunjukkan eksistensinya, forum anak perempuan Indonesia di Kabupaten Tuban mengadakan diskusi, orasi dan deklarasi bangga jadi perempuan Indonesia. Kegiatan tersebut berlangsung di kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Tuban. Minggu (31/3/2019).
Laka lantas kembali terjadi, diduga rem blong dan kampas rem habis truk dan trailer saling bertabrakan. Lokasinya di Dusun Karanganyar, Desa Purworejo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban Minggu (31/3/2019).
Bupati Tuban, Fathul Huda menyampaikan data terkait perkembangan realisasi program Pemerintah Pusat di Kabupaten Tuban tahun 2014-2019. Terkait dengan Dana Desa, realisasi program bantuan Dana Desa tingkat Nasional itu mengalami kenaikan tiap tahun.
Operasi Tangkap Tangan (OTT) pemotongan honor jasa pelayanan (Jaspel) kesehatan yang diterima para karyawan Puskesmas dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang menyeret Kepala Puskesmas Widang berinisial SP langsung disikapi Pemkab Tuban. Bupati Fathul Huda mempercayakan Sekda Budi Wiyana untuk memberikan statmen ke media.
Setelah Kepala Puskesmas Widang, SP terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Polda Jatim, Pemkab Tuban akan memberikan bantuan hukum kepada yang bersangkutan. SP merupakan anggota Korpri, dan melalui bagian hukum akan mengawal kasus ini sampai tuntas.
Adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Puskesmas Widang yang menyeret Kepala Puskesmas, SP mendapat sindiran pedas dari Ketua DPRD Miyadi. Ini merupakan kejadian sangat memalukan di wilayah kerja Dinas Kesehatan (Dinkes).