Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Tuban, Masrukhin menegaskan, dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur (Jatim) 2018 ini juru kampanye (Jurkam) dari unsur pejabat baik legislatif, eksekutif dan pejabat negara lainnya harus memiliki izin dari atasannya. Surat izin jurkam masing-masing pasangan calon (Paslon) harus terdaftar di KPU.
Selain Polres Tuban yang akan mengerahkan ratusan personelnya, Kodim 0811/Tuban juga akan melakukan hal serupa demi mendukung kelancaran jalannya Pilgub Jatim 2018 yang saat ini sudah memasuki tahapan kampanye.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) telah mengundi nomor urut partai peserta Pemilu 2019, Minggu malam (18/2/2018). Dari 16 partai yang mendaftar, hanya 14 partai yang dinyatakan lolos verifikasi faktual.
Dalam tahapan kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, panitia pengawas pemilu (Panwaslu) Kabupaten Tuban ingatkan warga agar menghindari kampanye hitam di media sosial. Hal itu sesuai dengan peraturan KPU RI nomer 4 Tahun 2017 Pasal 68 poin b, adanya larangan menghina seseorang, agama, suku, ras, dan golongan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
Tahap persiapan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur, hari ini sudah sampai pada tahap Pencocokan dan Penelitian (Coklit) data pemilih. Para Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di Kecamatan Soko pun telah dilakukan sejak pagi tadi.
Sebanyak 328 anggota Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) se-Kabupaten Tuban, resmi dilantik oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten (Panwaslukab) Tuban, Rabu (17/1/2018).
Kapolres Tuban bersama Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Kerek, menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Balai Desa Margorejo, Kecamatan Kerek, Selasa (16/1/2017) malam.
Komisi Pemilihan Umum mengusulkan pemungutan suara pilkada serentak 2018 di 171 daerah digelar 27 Juni. Pilkada serentak 2018 akan menjadi pilkada serentak gelombang ketiga yang memilih kepala daerah di 17 provinsi serta 154 kabupaten dan kota, termasuk di Jawa Timur.
Usai Bawaslu mengabulkan gugatan terkait pelanggaran administrasi dalam proses pendaftaran calon peserta pemilu terhadap 9 partai politik yang digelar di kantornya, Rabu (15/11/2017). Maka praktis PKPI, PBB, Idaman, Partai Bhinneka, PPPI, Partai Republik, Partai Rakyat, Parsindo, dan PIKA, diperbolehkan untuk mengurus kembali pendaftaran sebagai peserta pemilu.
Kapolsek Parengan, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Basir melaksanakan koordinasi bersama Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) setempat di ruangan Kapolsek.
