Badan Perwakilan Desa (BPD) Sawir, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban, dinilai kurang cepat melakukan pengajuan Pejabat Sementara (Pjs) untuk menggantikan Kepala Desa (Kades) Sawir, Nur Indayani, yang sekarang mendekam di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Tuban.
Isu pencabulan dan kekerasan seksual anak di bawah umur semakin marak. Mirisnya, bukan hanya korban yang masih anak dibawah umur, tetapi juga pelaku yang tergolong masih anak-anak.
Sensus ekonomi (SE) 2016 sudah memasuki hari kelima belas, itu artinya pelaksanaan sensus tinggal separuh masa kerja.
Beredarnya isu sekelompok orang yang sedang mendatangi rumah-rumah warga dengan berlagak sebagai petugas Sensus Ekonomi (SE) 2016 ditanggapi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tuban. Pasalnya, di dalam isu tersebut bahwa oknum yang menyerupai petugas SE 2016 itu hingga rela melakukan tindak kejahatan kepada setiap respondennya.
Keamanan obat dan makanan yang beredar di tengah masyarakat merupakan tanggungjawab lintas sektoral. Sebab itu, apabila terjadi penyimpangan yang dilakukan oknum tidak bertanggungjawab pada produk baik obat dan makanan perlu dilakukan tindakan tegas.
Pembangunan itu tidak semata-mata tanggung jawab pemerintah saja akan tetapi juga merupakan tanggung jawab warga. Oleh karena itu, keterlibatan aktif warga sangat penting sehingga pembangunan bisa terlaksana.
Upaya program pemerintah pusat dalam mensejahterakan kalangan nelayan dengan menerbitkan kartu nelayan menjadi angin segar bagi para nelayan. Akan tetapi, dalam pelaksanaan verifikasi data perlu dilakukan sosialisasi dan penyuluhan secara rutin.
Sensus Ekonomi (SE) 2016 akan dilakukan selama satu bulan, dari tanggal 1 mei hingga 31 mei. Namun perlu diketahui, selain usaha rumahan atau warung yang akan disensus ternyata usaha online juga akan dilakukan penyensusan.
Hari ini, Minggu (1/5/2016) petugas Sensus Ekonomi (SE) 2016 Resmi bertugas setelah melakukan beberapa pelatihan untuk pemantapan. Pelatihan pertama dilaksanakan di salah satu hotel ternama di Kabupaten selama 4 hari dan yang terakhir dilakukan di masing-masing kecamatan pada tanggal 30 April oleh masing-masing Koseka (petugas kecamatan). Kepala Badan Pusat Statis
Badan Kepegawaian Nasional (BKN) baru-baru ini memblokir sekitar 57.724 data Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dinyatakan fiktif. Puluhan ribu PNS itu, berasal dari berbagai penjuru daerah di Indonesia. Dikabarkan, data akan tetap diblokir dan terkunci, sampai BKN selesai melakukan investigasi secara keseluruhan mengenai keberadaan PNS yang merugikan negara ini.
