Skip to main content

Category : Tag: Kemenkeu


Pencairan THR dan Gaji ke-13 Dimulai H-10 Idulfitri

Pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) direncanakan oleh Kementrian Keuangan (Kemenkeu) mulai pada H-10 Idul Fitri dengan menyesuaikan penetapan cuti bersama oleh Pemerintah atau perkiraan tanggal 22 Maret 2024.

Industri Hulu Migas Butuh Investasi US$20 Miliar per Tahun

Untuk mendukung capaian target produksi sebesar 1 juta barrel per hari (BOPD) dan gas menjadi 12 miliar kaki kubik per hari (BSCFD) di tahun 2030, Indonesia membutuhkan investasi sekitar US$20 miliar per tahun. Demikian dikemukankan oleh Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto saat pembukaan the 4th International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas Industry 2023 (ICIUOG) di Nusa Dua, Bali.

Mayoritas Debitur Pembiayaan Ultra Mikro Berusia 40-49 Tahun

Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan pembiayaan ultra mikro (UMi) kepada 2,2 juta debitur. Target tersebut dinilai masih realistis dengan perbandingan pada tahun sebelumnya, Kamis (22/6/2023)

Beli Mobil Listrik di 2023, Cuma Kena PPN 1%

Pemerintah hanya mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1%, bagi masyarakat yang membeli mobil listrik hingga Desember 2023. Hal tersebut berlaku setelah Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023 (PMK PPN DTP Kendaraan Listrik).

PMII Demo Kantor Bupati

Besaran SILPA LKPJ Pemkab Tuban dan Kemenkeu Tak Sinkron

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pengurus Komisariat Mahdum Ibrahim menggeruduk Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, guna menggelar aksi mengevaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban yang dinilai kurang memuaskan.

SW Yudha: Kelola Energi Nasional, DEN Butuh Dukungan Kemenkeu

Pengelolaan energi memerlukan keterlibatan banyak Kementerian dan Lembaga (K/L) termasuk pemerintah daerah. Hal itu disampaikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia (Menkeu RI), Sri Mulyani Indrawati yang juga selaku Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) dari unsur pemerintah dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (3/6/2021), saat menerima kunjungan kerja Anggota DEN dari unsur pemangku kepentingan melalui konferensi virtual atau melalui video.