Masih banyak warga Kabupaten Tuban yang belum melakukan perekaman data diri sebagaimana mestinya. Informasi yang dihimpun blokTuban.com menyebut kurang lebih 80.000 warga Tuban belum tercatat identitasnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
Akan sangat merepotkan setelah akhir September 2016, bila masyarakat tidak kunjung memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui pembuatan Elektonik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP). Sebab, kelak semua pelayanan publik bakal berbasis pada NIK dan E-KTP.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tuban mengimbau masyarakat agar segera melakukan perekaman data kependudukan. Sebab pada tanggal 30 September 2016 menjadi batas agar masyarakat memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Disdukacapil) Kabupaten Tuban membuat terobosan baru. Yakni pengurusan akta kelahiran selanjutnya melalui aplikasi WhatsApp.
Bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) ataupun Antor Kota Antar Provinsi (AKAP) yang beroperasi di Jalur Pantura, Kabupaten Tuban, mayoritas tidak dilengkapi dengan alat palu. Padahal, palu merupakan peralatan yang diharuskan ada di atas bus, dipergunakan untuk memecah kaca kendaraan ketika terjadi keadaan darurat.
Sampah masih menjadi masalah di Kecamatan Montong, pasalnya banyak warga yang belum peduli terhadap kebersihan lingkungan, semisal membuang sampah tidak pada tempatnya. Hal ini membuat para remaja Desa Montongsekar mendirikan sebuah komunitas yang bernama Remaja Montong Utara (Remontara) Peduli lingkungan.
Belum semua penduduk di Kabupaten Tuban mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP).
Pelayanan prima haruslah dimiliki oleh setiap instansi pemerintahan, agar bisa memberikan kepuasan bagi masyarakatnya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya setiap memberikan pelayanan tak kurang masyarakat selalu mengeluhkan tentang lamanya pelayanan hingga sampai proses selesai.
Kartu Identitas Anak (KIA), atau sejenis Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk anak-anak, akan diterapkan pemerintah di tahun 2016 ini.
Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak hanya milik orang dewasa. Tersebab, pemerintah berencana memberikan KTP untuk semua yang tercantum di Kartu Keluarga (KK). Termasuk bayi yang baru lahir.
