.jpg)
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban melalui Dinas Pendidikan (Disdik)Tuban, bakal memberikan sanksi kepada lembaga pendidikan yang menyalahi aturan, terkait tarikan iuran yang dilakukan oleh sekolah.
Komisi IV DPRD Tuban rapat bersama Dinas Pendidikan Tuban dan kepala SMP se-Tuban membahas iuran yang dikeluhkan wali murid di ruang rapat paripurna.
Beragam polemik terkait penarikan iuran yang dilakukan oleh lembaga pendidikan mulai jenjang SMP hingga SMA di Kabupaten Tuban, menuai banyak sorotan ataupun komentar dari berbagai kalangan, termasuk lapisan masyarakat.
Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, menggelar public hearing bersama Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Tuban serta sejumlah Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang ada di Kabupaten Tuban.
Iuran bantuan sebesar Rp3,5 juta per anak yang dikeluarkan oleh komite SMKN 2 Tuban memicu berbagai respon dari netizen.
Jumlah peserta mandiri yang menunggak iuran BPJS Kesehatan di Kabupaten Tuban cukup banyak. Data yang dibuka BPJS Kesehatan sekitar 9.000 orang atau 9 persen dari total peserta 103.625 orang per 1 Agustus 2023.
Belum usai polemik mahalnya harga seragam di sekolah, kini para orangtua di Kabupaten Tuban kembali dipusingkan dengan tarikan iuran, untuk kegiatan karnaval dalam peringatan Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia.
Pelaksanaan Bupati Cup pelajar Tuban tahun 2022 rupanya sedikit membawa gejolak polemik bagi sejumlah madrasah di Kabupaten Tuban. Pasalnya, dalam kegiatan tersebut pihak panitia kabupaten hanya memberikan dana sebesar Rp5 juta rupiah di masing-masing kecamatan.
Kementerian Agama Kabupaten Tuban merasa keberatan dengan adanya Bupati Cup, kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemkab Tuban ini dirasa memberatkan para madrasah karena ada iuran pendaftaran.
Uji coba penghapusan kelas BPJS Kesehatan telah dimulai pada 1 Juli 2022. Kendati demikian, iuran BPJS kesehatan masih belum berubah dan kelas tersebut digantikan ke Kelas Rawat Inap Standart (KRIS).
