Dana Desa (DD) ataupun Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang diperuntukkan bagi kesejahteraan untuk setiap desa. Dana tersebut adalah wujud daripada komitmen pemerintah, untuk mensejahterakan masyarakat desa melalui pembangunan.
Forum Indonesia Transparansi untuk Anggaran (Fitra), menyampaikan beberapa Rekomendasi tentang UU desa, terkait dengan anggaran Dana Desa (DD), yang nantinya diharapkan akan bisa dibawa saat Musyawarah perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten.
Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) dalam pelaksanaannya mengundang sejumlah perhatian dari beberapa pihak, tak terkecuali perhatian itu datang dari Ketua DRPD Kabupaten Tuban, Miyadi. Sebab, anggaran dana yang ditujukan untuk pembangunan dan kesejahteraan desa tersebut, dalam prakteknya tidak berjalan dengan maksimal.
Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) menyisakan banyak masalah, diantaranya pembangunan yang dinilai sebagian pihak tidak maksimal, dan juga proses penyampaian Laporan Keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) yang dikerjakakan oleh perangkat desa juga masih belum optimal.
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Jawa Timur menyelenggarakan diskusi tentang UU Desa yang menyangkut Alokasi Dana Desa (ADD) dan juga Dana Desa (DD). Menurut Fitra, distribusi dana ADD maupun DD rawan penyelewengan karena lemahnya pengawasan.
Proyek negara dengan sistem Penunjukan Langsung (PL) rawan dibuat sebagai ajang "bagi-bagi" orang terdekat penguasa. Menunjuk orang terdekat meski kurang berkompeten, dinilai sudah menjadi rahasia umum. Proyek PL dinilai sebagai upaya balas budi kepada tim sukses, dibagikan kepada CV keluarga terdekat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan termasuk dibagikan untuk oknum penegak hukum.
Tembok Penahan Tanah (TPT) senilai 280 Juta menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tuban di Desa Banyubang, Kecamatan Grabagan ambrol pada Senin (7/3/2016) lalu. Padahal, TPT ini baru selesai dibangun sekitar 6 bulan.
