Jumlah pengangguran, hingga kini masih menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban. Pasalnya, angka pengangguran di Bumi Wali Tuban masih sangat memprihatinkan.
Pendataan jumlah penduduk Kabupaten Tuban ternyata ditemukan tidak valid. Bagamana bisa hal ini terjadi?
.jpg)
Jumlah angka kemiskinan di Kabupaten Tuban, hingga kini terpantau masih menduduki peringkat ke-5 di wilayah Provinsi Jawa Timur (Jatim). Diketahui, peningkatan angka kemiskinan dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) Tuban, mengalami peningkatan sebesar 0,40 persen pada tahun 2021.
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tuban berinovasi dalam mensukseskan program Pemkab dalam upaya mewujudkan data kependudukan yang up to date setiap tahunnya.
Pemerintah Kabupaten Tuban mengumumkan data 2.323 tenaga non-ASN ke publik. Hal tersebut menindaklanjuti Siaran Pers Badan Kepegawaian Negara 30 Agustus 2022 Nomor: 018/RILIS/BKNA/III/2022 yang berisi bahwa tahap prafinalisasi beriangsung sampai dengan tanggai 30 September 2022.
Dalam rangka pencanangan tahun 2022 sebagai tahun toleransi, Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Tuban menggelar pembinaan umat Tridharma dan Katolik setempat, Jum'at (30/9/2022).
Baru-baru ini terjadi pembobolan data registrasi kartu SIM di Indonesia yang terdiri dari data NIK dan nomor ponsel. Lebih dari 1,3 miliar keping data pribadi dikompromikan dalam insiden ini. Kasus pencurian dan kebocoran datapu kian marak.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Makassar memutuskan menolak gugatan perdata senilai Rp100 triliun yang dialamatkan kepada enam media, yakni Antara, TerkiniNews, CelebesNews, MakassarToday, KabarMakassar dan RRI.
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan, menegaskan setiap orang yang memperoleh data pribadi secara tidak sah tanpa sepengetahuan pemilik data dan pengendali data, maka perbuatan tersebut masuk dalam unsur pidana.
Pendataan Tenaga non-ASN dilakukan melalui portal BKN pada https://pendataan-nonasn.bkn.go.id/. Pendataan tenaga non-ASN di lingkup Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah telah dimulai oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) menindalanjuti ketentuan Pemerintah yang melarang pengangkatan tenaga honorer atau sejenis seperti pegawai non-ASN.
