Untuk menekan ramainya perbincangan di Media Sosial (Medsos), terkait Patung Dewa Perang Konco Kwan Sing Tee Koen, yang berada di kompleks Klenteng Kwan Sing Bio Tuban, Majelis Ulama' Indonesia (MUI) Kabupaten Tuban, menghimbau kepada seluruh masyarakat dan umat islam agar bertabayun terlebih dahulu.
Untuk mengantisipasi isu-isu sara yang semakin tidak karuan di kalangan masyarakat Tuban. Terkait polemik Patung Dewa Perang Yang Mulia Konco Kwan Sing Tee Koen di kompleks Klenteng Kwan Sing Bio Tuban.
Tim Kami Peduli yang digagas oleh Karang Taruna (Kartar) Desa Pongpongan, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban siap menyalurkan sebanyak 40 paket Sembako kepada warga miskin.
Arsip merupakan barang berharga bagi pemerintah desa, untuk itu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kabupaten Tuban memberi pembinaan kepada puluhan perangkat desa di Kecamatan Jatirogo, Senin (31/7/2017).
Pembentukan Tim Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), khusus di Pegunungan Kendeng yang membentang di Provinsi Jatim dan Jateng merupakan perintah dari Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo.
Laga Persatu Tuban melawan PSBI Blitar pada 22 Juli 2017 kemarin masih menyisakan masalah. Komisi Disiplin (Komdis) PSSI menganggap Persatu Tuban sebagai tuan rumah melakukan sejumlah pelanggaran.
Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein, memberikan perhatian lebih atas rencana kenaikan tunjangan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban.
Pembahasan kenaikan tunjangan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten terus berlanjut, setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-72, panitia Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) Kecamatan Jatirogo mengimbau masyarakat mengibarkan bendera Merah Putih sebulan penuh. Himbauan tersebut berlaku mulai tanggal 1 Agustus hingga 31 Agustus 2017.
Peraturan Daerah (Perda) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Tuban dinilai tidak sakti. Karena keberadaan dua Perda itu belum terimplementasi dengan baik dalam penanganan perlindungan anak dan perlindungan perempuan di Bumi Wali.
