Kasubsi Kepabeanan dan Cukai Bojonegoro mengklaim, masih adanya rokok yang dijual tanpa cukai di Kabupaten Tuban. Untuk itu, pihaknya berharap agar pihak penegak perundang-undangan lebih intensif bersinergi untuk memberantasnya.
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tuban menggelar penyuluhan undang-undang Cukai di desa Sidodadi Kecamatan Bangilan Selasa siang, (19/12/2017). Sosialisasi yang berisi pemahaman peraturan perundang-undangan di bidang cuka itu, diikuti masyarakat umum dan pemangku kepentingan di Kabupaten Tuban khususnya wilayah kecamatan Bangilan.
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tuban menggelar penyuluhan ketentuan perundang-undangan terkait cukai kepada masyarakat dan atau pemangku kepentingan Kabupaten Tuban<br />di Desa Jarorejo, Kecamatan Kerek, Kamis (10/11/2016).
Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK), nomor 28 tahun 2016.
Kabupaten Tuban sejak tiga tahun lalu, terhitung mulai tahun 2013 menyandang dua status di bidang cukai. Yakni, Tuban menjadi penghasil tembakau dan penerima dana cukai tembakau.
Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Tembakau di Kabupaten Tuban ditentukan sebesar 50 persen, dana tersebut diperuntukan untuk pendanaan kegiatan seputar pertanian tembakau.
