Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban mengencangkan ikat pinggang guna menghemat penundaan pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) akhir 2016. Akibatnya, anggaran untuk Dinas Pekerjaan Umum (PU) dipangkas hingga Rp43 miliar.
Penggunaan anggaran tahun 2016 Kabupaten Tuban dinilai masih belum maksimal. Sebab, menjelang habis akhir tahun, sampai saat ini diperkirakan serapan anggaran baru mencapai 60 persen.
Pilkades serentak 2016 Kabupaten Tuban yang akan dilaksanakan bulan depan, tepatnya 8 Desember masih belum memasuki tahapan pencairan anggaran.
Membengkaknya anggaran biaya pelayanan bagi pasien miskin menjadi pertanyaan besar. Pasalnya, bantuan yang diperuntukkan untuk meringankan beban masyarakat dalam berobat itu dinilai melebihi kapasitas hingga membuat pemerintah Kabupaten Tuban harus menanggung hutang sebesar 7 miliar.
Rencana kenaikan anggaran bagi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tuban yang disampaikan Ketua DPRD ditentang oleh Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein.
Anggaran operasional Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tuban masih diupayakan utuk terus bertambah di tahun depan. Meski saat ini nominal anggaran telah mencapai 4, 750 miliar, namun jumlah tersebut masih dirasa belum cukup untuk memenuhi kebutuhan KONI selama setahun.
2.jpg)
Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban untuk membuat dinas baru sesuai dengan PP Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat Daerah semakin matang setelah melalui serangkaian pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban.
Kepala Desa (Kades) Cangkring, Kecamatan Plumpang, dipanggil penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Tuban. Pemanggilan dilakukan karena penyidik tengah menelusuri penggunaan Dana Desa (DD) Cangkring.
Anggaran Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2016 mencapai 1 Miliar lebih. Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersebut akan dipergunakan untuk menyukseskan tahapan pelaksanaan Pilkades.
2.jpg)
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban mengisyaratkan akan melakukan perbaikan infrastruktur di sisa akhir tahun 2016. Hal tersebut diutarakan oleh Wakil Bupati Tuban Noor Nahar Hussein setelah menyampaikan nota penjelasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2016 bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.
