Direktur Pembenihan Kementerian Pertanian (Kementan) RI bersama Bupati dan Wakil Bupati Tuban melakukan Panen dan Tanam Pilot Project Pengembangan Kawasan Jagung Perbenihan Berbasis Korporasi Petani, di Desa Kebonharjo, Jatirogo, Kamis (07/11/2019).
Petugas gabungan dari Satpol PP Tuban, TNI, Polri melakukan kegiatan patroli di wilayah Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, Rabu (6/11/2019) malam.
Tujuh juara Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) ke-28 Provinsi Jawa Timur asal Bumi Wali dipastikan berangkat umroh. Hadiah tersebut disampaikan Bupati Tuban, Fathul Huda pada saat pemberangkatan kafilah 24 Oktober 2019 lalu.
Pembangunan Kantor Kecamatan Semanding mengalami keterlambatan. Pada perencanaan awal, pembangunan kantor kecamatan seharusnya sudah selesai sejak 21 Oktober 2019.
Masih maraknya kekerasan terhadap jurnalis saat menjalankan tugas menjadi ancaman serius bagi kebebasan pers di tanah air. Komite Keselamatan Jurnalis mendorong kasus kekerasan terhadap jurnalis diselesaikan secara hukum tanpa pandang bulu.
Tak puas hanya ditemui Ketua komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban dan Kepala Dinas Perikanan dan Pertenakan Tuban, massa aksi jilid dua kupas tuntas mafia retribusi di Bumi Wali keluar dari ruangan hearing DPRD Tuban.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban menggelar rapat paripurna bersama Eksekutif dengan agenda penyampaian Kesimpulan Banggar Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2020, Pendapat Akhir Fraksi-fraksi Tentang RAPBD tahun anggaran 2020 serta Penandatanganan Persetujuan Bersama Tentang RAPBD tahun anggaran 2020.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan bantuna listrik gratis pada 321 kepala keluarga (KK) di Kabupayen Tuban. Mereka berasal dari Kecamatan Jenu, Widang, Kerek dan Semanding.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa dan Keluarga Berencana (Dispemas KB) Kabupaten Tuban, menyampaikan batas terakhir pengajuan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap kedua tahun anggaran 2019 paling lambat sampai 10 November 2019.
Kekosongan kursi kepala di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) segera terisi.
