Menghadapi Tahun Baru 2020 Karang Taruna (Kartar) Kabupaten Tuban, Jawa Timur Melakukan Study Banding dan Forum Group Discution (FGD) Bersama Kartar Kota Bandung, Jum'at (6/12/2019). Kegiatan tersebut digelar di Aula Dinas Sosial dan Pengentasan Kemiskinan Kota Bandung, Jawa Barat.
Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Tuban pada 2019 memiliki target pendapatan Rp9.969.858.367,12. Sampai dengan saat ini, pendapatan instansi yang berkantor di Jl. Teuku Umar sudah mencapai Rp9.204.407.567,12 atau 92,32 persen.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tuban mencatat hingga akhir tahun 2019 sudah 92,07 persen anak berusia 0 sampai 18 tahun memiliki akta kelahiran.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tuban mencatat, hingga akhir tahun sudah ada 281,549 atau 92,07 persen anak berusia 0 samapai 18 tahun yang sudah memiliki akta kelahiran.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur dalam rapat pimpinan yang digelar mulai 3-5 Desember 2019 di Hotel Royal Tretes View, memberikan penghargaan kepada KPU kabupaten/kota se-Jawa Timur.
Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diikuti sebagian besar masyarakat Kabupaten Tuban, sudah mulai dibagikan kepada para peserta. Namun begitu, sebagian dari peserta penerima sertifikat tanah ada yang hanya bisa mengantongi Peta Bidang Tanah (PBT) saja, tanpa Sertifikat Hak atas Tanah (SHT).
Program Pemerintah Pusat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), tentang Penyuratan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2020 mendatang, mulai disosialisasikan ke beberapa wilayah desa. Seperti yang tampak pada aktivitas siang ini di Balai Desa Rahayu, Kecamatan Soko.
Guna meningkatkan pelayanan publik yang optimal, Pemkab Tuban akan membangun Mall Pelayanan Publik (MPP) pada tahun 2020.
Segudang cara dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban untuk mengentas kemiskinan. Pada 2016 kemiskinan Tuban bertengger di angka 17,14 persen, tahun 2017 sebesar 16,87 persen, dan tahun 2018 turun menjadi 15,31 persen.
- Kabupaten Tuban memiliki banyak objek wisata, baik yang dikelola daerah, swasta, maupun desa. Menjelang liburan Natal dan tahun baru, sedikitnya ada enam objek wisata yang bersolek menggunakan dana APBD/PAPBD.
