Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha yang dikelola oleh desa dengan berbagai ragam unit usaha. Mengacu pada peraturan Undang-undang No. 32 tahun 2004 poin ke-1 tentang pemerintahan, bahwa desa dapat mendirikan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
Untuk memetakan kerawanan tanggul, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tuban merencanakan susur Sungai Bengawan Solo di bulan Januari 2022. Kegiatan cek tanggul dimulai dari Kecamatan Soko, Rengel, Plumpang hingga Widang sepanjang 79,74 Kilometer (Km) melalui jalur darat dan air.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban berencana memanggil kembali ekskutif ke gedung dewan pada Sabtu (15/1/2022).
Selepas Jembatan Terusan Bojonegoro Tuban (TBT) diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa pada 12 Januari 2022, akses jalan dari Kabupaten Tuban menuju jembatan penghubung Kecamatan Kanor dan Rengel (Kare) tersebut akan ditingkatkan.
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, menyatakan pemerintah melakukan langkah konkret dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dengan harga terjangkau sehingga stabilitas harga kebutuhan pokok tetap terjaga.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban menilai rotasi 530 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban pada 8 Januari 2022 syarat dengan muatan politik.
Meskipun Pemerintah Arab Saudi telah mencabut larangan penerbangan dari Indonesia sejak awal Bulan Desember 2021, keberangkatan kloter pertama jemaah umroh dari Indonesia dilaksanakan pada (8/1/2022).
Mediasi menjadi salah satu alternative dispute resolution atau alternatif penyelesaian sengketa yang saat ini punya peran penting dalam upaya penyelesaian sengketa di pengadilan.
Sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo, pada hari ini (12/1/2022) program vaksinasi booster akan dilakukan kepada seluruh masyarakat Indonesia secara gratis. Meskipun vaksin booster ditujukan bagi masyarakat di usia 18 tahun ke atas, prioritas vaksinasi booster ini adalah lansia dan penderita imunokompromais.
Seiring dengan berjalannya waktu, saat ini sejumlah aturan terkait persyaratan layanan sipil semakin disederhanakan. Termasuk, persyaratan untuk mengurus pindah domisili.
