Beberapa waktu belakangan ini, Indonesia kembali dihebohkan dengan trend kenaikan angka kasus Covid-19, yang disebabkan oleh varian baru Omicron. Kendati demikian, pemerintah mengatakan jika belum berpikir untuk menerapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Dedikasi Pertamina dalam mengawal Proyek Strategis Nasional (PSN) terus diimplementasikan melalui pembangunan Kilang Grass Root Refinery (GRR) Tuban. Upaya percepatan proyek ditunjukkan dari progres proyek yang telah mencapai 66,43 persen untuk tahapan FEED (Front End Engineering Design) di tahun 2022.
Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Tuban membuka kegiatan Rapat Kerja Sinergitas Program Kerja Tahun 2022 di Seafood Pantai Kelapa, Kelurahan Panyuran, Kabupaten Tuban, Senin (24/01/2022).
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban bersama Polri-TNI mengerahkan sekitar 300 personel Patroli Motor Penegakan Protokol Kesehatan di Masyarakat (Pamor Keris), Senin (24/1/2022).
Sejak Rabu (19/1/2022) kebijakan terkait harga minyak goreng dengan satu harga sebesar Rp 14.000 per liternya mulai dilaksanakan di retail-retail modern yang menjadi anggota APRINDO.
Dalam mendukung program Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Tuban, manajemen PT Trans Pasific Petrochemical Indotama (TPPI) melaksanakan senam bersih dari narkoba atau senam berseri, Jum’at (21/1) kemarin.Â
Di tingkat global, hasil proyeksi yang dilakukan oleh UNICEF, WHO, dan World Bank Group, Indonesia masih berada di atas 30 persen dan termasuk dalam negara dengan kasus stunting tinggi.
Sebanyak 101 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri PNS Pemkab, TNI dan Polri akan dikeluarkan dari daftar penerima Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19 tahun 2022.
Supermarket dan minimarket sudah menyesuaikan kebijakan satu harga minyak goreng senilai Rp14.000 per liter. Giliran toko kelontong dan distributor minyak di pasar tradisional di Kabupaten Tuban yang segera menyusul adaptasi harga baru tersebut.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta kepala daerah untuk menaati larangan berpergian ke luar negeri. Dengan demikian Kemendagri tidak memberikan atau menutup izin untuk kepala daerah yang hendak ke luar negeri.
