Sensus Ekonomi (SE) 2016, yang akan dilaksanakan pada 1 Mei mendatang, sudah memasuki tahap pelatihan bagi petugas yang telah dinyatakan lolos sebagai petugas sensus. Pelatihan dilaksanakan di salah satu hotel ternama di Tuban, sejak 1 April dan akan berakhir hingga 17 April 2016.
Bantuan pemerintah dalam hal sosial kemasyarakatan, melalui Program Keluarga Harapan (PKH) untuk ibu hamil di tahun 2016, naik 16 persen dari tahun sebelumnya.
Sensus Ekonomi (SE) 2016 akan segera dilakukan. Sebanyak 1068 petugas dilatih untuk mensukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2016. Pelatihan tersebut dilaksanakan di Hotel Mustika Jl.Teuku Umar Tuban, sejak tanggal 1-17 April 2016.
Dalam sosialisasi yang dilakukan Perusahaan Daerah (PD) Aneka Tambang, tentang pengelolaan sumur tua di Dusun Gegunung, Desa Mulyoagung, Kecamatan Singgahan, warga setempat berharap agar lebih mengutamakan warga lokal dalam kegiatan penambangan yang akan dilakukan.
Koperasi Wanita (Kopwan) berbasis syariah di Tuban menjadi kabar menggembirakan di kalangan masyarakat yang mencoba menerapkan sistem syariah di kegiatan ekonomi. Bukan melibatkan sistem riba atau mengambil untung, akan tetapi menerapkan sistem bagi hasil akan kegiatan berkoperasi.
Seni dan estetika Bonsai Panorama, karya anak-anak Kabupaten Tuban tidak perlu diragukan. Bonsai jenis ini selalu mengundang decak kagum bagi peminat tanaman hias dari lintas kalangan.
Perkembangan ekonomi syariah di Tuban, nampaknya memiliki potensi apik untuk diterapkan. Kendati belakangan ini mulai bergeliat di Bumi Wali, ekonomi syariah belum sepenuhnya optimal.
Sedekah bumi yang diadakan Kamis (7/4/2016) kemarin, oleh masyarakat Desa Nagandong, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, merupakan wujud syukur atas melimpahnya hasil panen.
Beberapa wakif atau pihak yang melakukan wakaf di Kabupaten Tuban, melakukan wakaf benda tidak bergerak yaitu tanah, tujuannya acap kali untuk kepentingan yang bersifat sosial dan umum.
Terminal Kambang Putih, yang dibangun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban di Desa Sugihwaras, Kecamatan Jenu, akan diambil alih pemerintah pusat. Menyusul diberlakukan Undang-undang (UU) nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah.
