- Kabupaten Tuban siap menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (Porprov Jatim) VI 2019. Pernyataan ini dinyatakan Bupati Fathul Huda dihadapan Gubernur Jatim dan undangan yang hadir pada acara Launching Logo dan Maskot Porprov Jatim VI 2019 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (26/6/2019).
Tujuh penari asal Tuban, berkolaborasi dengan penari dari wilayah Bojonegoro, Lamongan, dan Gresik, pagi ini mementaskan tari tradisional di Gedung Grahadi Surabaya.
Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VI Jatim 2019 merupakan ajang gengsi dan kompetisi bagi 38 kabupaten/kota se-Jatim. Mereka akan mati-matian dan melalukan berbagai strategi untuk meraih hasil terbaik di setiap pertandingan.
emkab Tuban melalui APBD telah menyediakan anggaran lebih dari Rp 1 miliar untuk bonus atlet dan pelatih di Porprov VI Jatim 2019. Bonus atau reward tersebut, sebagai motivasi kepada mereka yang telah berpeluh keringat di ajang bergengsi di Jatim.
Presiden Ronggomania, Ida Khusni Mubarok mengaku siap memberikan dukungan penuh kepada skuad Persatu Tuban di laga perdana kompetisi Liga 2 Indonesia menjamu Persewar Waropen, Sabtu (22/6/2019) besok.
Untuk melihat persiapan Posko Induk dan Media Center Porprov VI Jatim 2019, Pengurus Besar (PB) dari Bendahara Umum dan Bidang Humas Porprov VI Jawa Timur berkunjung ke Kabupaten Tuban.
500 penari santri untuk pagelaran closing ceremony Pekan Olahraga Provinsi (Porpov) Jawa Timur (Jatim), sudah mulai melakukan latihan, yang terbagi di empat zona.
Closing pekan olahraga provinsi (Porpov) Jawa Timur ke VI yang akan digelar di Kabupaten Tuban, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora), telah mepersiapakan 1.000 personil untuk pertujukan tari kolosal.
Selama sidang gugatan hasil pemilihan presiden (pilpres) di Mahkamah Konstituri ( MK), KPU di seluruh Indonesia diminta siaga. Mereka juga harus siap jika sewaktu-waktu diminta oleh KPU RI mengirimkan saksi dan alat bukti yang dibutuhkan.Â
Laporan Pertanggungjawaban APBD 2018 memang sudah disetujui oleh pimpinan DPRD Tuban. Kendati demikian, masih ada sekelumit fakta yang menarik ditelusuri soal 47 paket pekerjaan fisik terlambat dan dua mengalami putus kontrak di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
