Redaksi media online www.blokTuban.com melakukan kunjungan redaksi ke sejumlah lembaga, intansi, dan perusahaan yang ada di Kabupaten Tuban. Kunjungan dilakukan untuk tetap menjalin komunikasi dengan para Narasumber.
Pembangunan fisik kilang minyak yang dilakukan perusahaan minyak asal Rusia, Rosneft, akan dimulai pada akhir 2017 mendatang. Hal tersebut diatas dibenarkan Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Husein. Pembangunan fisik kilang akan baru dapat dimulai akhir tahun depan.
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Tuban masih menunggu sikap PT Swabina Gatra terkait kasus pemecatan pekerja bernama Darwanto, warga Desa Pongpongan, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban. Selama ini Darwanto bekerja sebagai kordinator parkir. Ia merasa dipecat secara sepihak oleh perusahaan.
Kabar tidak sedap hinggap di dunia tenaga kerja Kabupaten Tuban. Seorang pemuda mengaku dipecat salah satu perusahaan secara sepihak, tanpa tahu kesalahan yang telah diperbuat.
Penertiban industri rokok ilegal tidak dapat dilakukan secara sepihak. Segala suatu tindakan penertiban harus disesuaikan dengan Undang-undang nomor 39 tahun 2007, tentang cukai.
Belasan Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Tuban, melakukan aksi di Kantor Mandiri Finance yang berada di Jalan Diponegoro Tuban, Kamis (26/5/2016) pukul 11.00 WIB. Aksi yang dilakukan itu terkait ketidakberesan perusahaan leasing tersebut dalam memanusiakan konsumen.
Merujuk pada tingkat kesenjangan sosial masyarakat Tuban, dimana belum adanya pemerataan pendapatan. Dengan demikian Bupati Tuban, Fathul Huda menekankan pada perusahaan besar yang berproduksi di Bumi Wali, selain memenuhi Corporate Social Personality (CSR) agar menghidupkan Badan Amil Zakat (BAZ).
Rencana Pemerintah kabupaten Tuban yang akan memberikan ijin kepada dua perusahaan semen baru, mendapatkan komentar dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban.
Pembebasan lahan untuk kepentingan pembangunan pabrik PT Abadi Cement di Desa Sugihan, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, tampaknya masih menemui ganjalan.
Perusahaan yang diketahui tidak melakukan kewajiban atas hak karyawan mendapat jaminan ketenagakerjaan dan kesehatan akan dikenakan sanksi berat, yaitu sanksi pidana.