Insiden meninggalnya perempuan asal Kecamatan Brondong, Lamongan di dalam mobil plat merah di halaman Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Tuban, mendapat sorotan pedas dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.
Untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai Honorer atau Non PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Tuban menerapkan absensi Fingerprint (Sidik Jari) bagi seluruh pegawai Non PNS.
Insiden meninggalnya Afifah perempuan penderita gangguan komunikasi asal Kecamatan Brondong, Lamongan menimbulkan tanda tanya, Senin (23/9/2019).
Afifah (50) kini terbujur kaku di RSUD Koesma Tuban. Perempuan yang terganggu komunikasi itu, meninggal di dalam mobil plat merah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Tuban, Senin (24/9/2019).
Nasib nahas menimpa Afifah (50). Perempuan dengan gangguan jiwa itu ditemukan dalam kondisi sudah membusuk di dalam mobil dinas milik Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Tuban, Senin (23/9/2019).
- Sabtu 14 September 2019 kemarin merupakan Hari Inspirasi Kelas Inspirasi (KI) Tuban 4. Saat itu ribuan siswa di Bumi Wali, sebutan lain Kabupaten Tuban, mendapatkan beragam ilmu, pengetahuan, serta inspirasi guna bekal kehidupan genarasi muda dimasa depan.
Mengabdikan diri menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi mayoritas masyarakat Indonesia merupakan kebanggan. Namum ketika telah diterima sebagai pelayan masyarakat, ada kalanya sikap pegawai tersebut tak berbanding lurus dengan sumpahnya.
Gerakan pemuda yang mengatasnamakan diri sebagai Pemuda Tuban Bersatu (PTB) menggelar audiensi secara tertutup di Rumah Dinas Bupati Kabupaten Tuban, berlokasi di Pendopo Karesidenan Tuban.
Kasus perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Tuban masih terus terjadi. Untuk urusan perceraian sebagian besar atau 90 persen dilakukan oleh pihak perempuan atau istri.
Kabupaten Tuban di tahun 2019, membutuhkan 538 pegawai baru terdiri dari 184 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 354 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK atau P3K).