Produktifitas pekerja suatu perusahaan kecil, menengah atau pun besar terjadi apabila tingkat keamanan mereka terjamin. Pasalnya di tengah melakukan pekerjaan hal-hal tidak diinginkan bisa saja terjadi.
Setiap hari, rata-rata kita menghabiskan waktu 8 jam di tempat kerja, atau sekitar 40 jam setiap minggunya. Durasi waktu itu memang jauh lebih banyak dibanding saat kita melakukan aktivitas lain sehari-hari. Meski begitu, bukan berarti kita menyukai aktivitas ini.
Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Tuban, Nurjanah, mengimbau kepada perusahaan yang memiliki Tenaga Kerja Asing (TKA) untuk mengantongi izin transmigrasi.
Jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kabupaten Tuban pada Oktober 2015, tercatat ada 74 orang. Dimana keseluruhan TKA tersebut merupakan tanaga ahli pada suatu perusahaan yang ada di bumi wali.
Seiring hadirnya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) di tahun 2016 ini, semenjak 2015 lalu telah dilakukan proteksi terhadap tenaga kerja. Proteksi dilakukan dengan menyelenggarakan pelatihan bersertifikasi. Dalam pelaksanaannya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans)
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi(Dinsosnakertrans) menyatakan jumlah pencari kerja di Kabupaten Tuban pada tahun 2015 mencapai 4.590. Angka terebut cukup tinggi lantaran setiap tahun setiap jenjang pendidikan meluluskan anak didik.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban mengaku dilema apabila terlalu menekan perusahaan-perusahaan di Tuban untuk menerapkan Upah Minimum Kerja (UMK). Sebagaimana diketahui, UMK untuk Kabupaten Tuban ditetapkan 1.757.000 rupiah. Jumlah ini tidak semua disanggupi perusahaan-perusahaan yang ada di Tuban.
Upah Minimum Kerja (UMK) di Kabupaten Tuban ditetapkan Rp1.757.000 Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, Sabtu (21/11/2015). UMK tersebut berlaku per 1 Januari 2016.
Serikat Pekerja Nasional (SPN) Tuban berharap penetapan Upah Minimum Kerja (UMK) yang ditetapkan Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo hari ini bisa berdampak pada kesejahteraan pekerja.
Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, di Surabaya pada Sabtu (21/11/2015) dini hari resmi menetapkan besaran upah minimum kabupaten/kota (UMK) untuk 38 kabupaten/kota yang berlaku per 1 Januari 2016.