Camat Kenduruan, Hendro Basuki mengatakan pengentasan kemiskinan di perdesaan butuh solusi strategis dan komprehensif. Tujuannya agar dapat ditemukan format percepatan kesejahteraan secara terukur. Salah satunya yang ia lakukan ialah program 'Jagongan Gayeng'.
Bupati Tuban, Fathul Huda, merespon tingginya angka kemiskinan yang terjadi di wilayah yang dipimpinnya. Bahkan, dia sudah mempunyai solusi untuk mengurangi angka kemiskinan tersebut.
Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-72, tampaknya menjadi penantian bagi para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di semua Lapas, tak terkecuali Lapas IIB Tuban.
Kabupaten Tuban masuk dalam daftar tabel kemiskinan yang telah dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur. Dalam hasil survey yang telah dilakukan oleh BPS menyebut, Kabupaten Tuban mendapat angka urut 23 dari 38 Kabupaten atau Kota termiskin Se Jawa Timur.
Bupati Tuban, Fathul Huda menyebut sejumlah program pengentasan kemiskinan di Kota Tuban belum optimal. Hal tersebut diungkapkan dalam agenda halal bihalal di lingkungan Pemkab Tuban, Senin (3/7/2017).
Sebanyak 142 Warga Binaan (WB) penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) IIB Tuban telah diajukan untuk mendapatkan remisi pada hari raya Idul Fitri 1438 H tahun ini.
Bupati Tuban Fathul Huda mengimbau setiap camat memiliki data kemiskinan di setiap wilayah yang dipimpin. Hal itu berkaitan dengan rencana pemerataan pembangunan Pemerintah Kabupaten Tuban.
Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein mengatakan program pengentasan kemiskinan di Pemerintah Kabupaten Tuban belum sepenuhnya tepat sasaran.
Legislatif Kabupaten Tuban mempertanyakan angka kemiskinan di Tuban yang dinyatakan meningkat. Pasalnya menurut salah seorang anggota Komisi B DPRD Tuban, Cancoko tidak menemukan fakta tersebut di lapangan.
Legislatif menilai kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum maksimal. Indikasi kurang optimalnya kinerja mereka yakni angka kemiskinan yang bahkan meningkat dua tahun terakhir.