Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, yang membidangi Ekonomi dan Keuangan angkat bicara terkait persoalan dipangkasnya jatah pupuk bersubsidi di wilayah setempat, Kamis (23/1/2020).
Rencana pemerintah mencabut subsidi LPG 3 Kg di pertengahan tahun 2020, mendapat reaksi dari pemilik warung di Kabupaten Tuban. Kebijakan itu dinilai memberatkan warga yang berpenghasilan kecil.
Alokasi pupuk bersubsidi di Kabupaten Tuban tahun 2020 dipangkas hingga sekitar 50 persen. Pemangkasan alokasi pupuk bersubsidi itu tertuang pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan RI) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi.
Unit Manajer Communication & CSR MOR V Jatimbalinus, Rustam Aji menanggapi kabar terkait rencana subsidi langsung atau tertutup LPG 3 Kilogram.
Jumlah Alokasi pupuk bersubsidi untuk para petani di wilayah Kabupaten Tuban tahun 2020 dipangkas sebanyak 50 persen dibandingkan dengan jumlah alokasi pupuk bersubsidi pada tahun sebelumnya.
Kegiatan pelatihan Optimalisasi Website Desa kepada para Operator Website Desa yang digelar oleh PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Pabrik Tuban, bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Tuban di gedung DPRD Kabupaten Tuban telah selesai.
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk - Pabrik Tuban bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Tuban melaksanakan Pelatihan Penulisan Pemberitaan dan Operator Website Desa di Gedung DPRD Kabupaten Tuban.
Pupuk bersubsidi merupakan program dari Pemerintah Pusat yang bertujuan untuk meringankan beban petani. Meski sudah ditentukan kuota di masing-masing wilayah, ternyata para petani menilai jumlah pupuk yang dibagikan tidak sesuai dengan luas lahan sawah.
Di awal menjabat, Camat Jenu yang baru, Moch.Maftuchin Riza mencoba untuk memompa semangat para staff yang ada di kecamatan dan desa agar segera mengaktifkan (online) website desanya masing-masing. Inovasi tersebut dilakukan agar desa di kecamatan Jenu dapat masyarakt lebih luas dengan segala potensinya.
Tingginya tagihan pembayaran listrik milik warga di beberapa wilayah Kecamatan Soko, tentu memberatkan beberapa pihak.