Reporter : Sri Wiyono
blokTuban.com – Salah satu poin dalam Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah penguatan sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan gratis.
Setelah memunculkan gebrakan program SMA Unggulan Garuda, progam lainnya adalah Sekolah Rakyat. Bedanya, SMA Garuda diampu Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) sedangkan Sekolah Rakyat akan dikelola Kementerian Sosial (Kemensos).
SMA Garuda di bawah Kemendiktisaintek menyasar anak-anak dengan prestasi bidang akademik, khususnya sains dan matematika. Sedang kriteria siswa Sekolah Rakyat yang rencana programnya akan mulai dijalankan di tahun ajaran 2025/2026, adalah anak-anak dari kalangan miskin ekstrem.
Menurut Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat Prof. M. Nuh, Sekolah Rakyat esensinya adalah memuliakan kaum miskin melalui pendidikan. Karena itu program tersebut menjadi tanggung jawab Kemensos meski tetap akan bekerjasama dengan Kemendikdasmen.
‘’Sekolah Rakyat (SR) menjadi gagasan Presiden RI Prabowo untuk mempersiapkan generasi penerus bangsa. Karena setiap anak punya kesempatan yang sama untuk berkontribusi bagi bangsa,” ujar Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Tuban, Jumat (06/02/2026).
Lawatan Mensos RI, Saifullah Yusuf ke Bumi Ronggolawe kala itu, selain meninjau kesiapan pembangunan Sekolah Rakyat di Tuban juga untuk sosialisasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, SE., didampingi Wabup dan Forkopimda Tuban menyambut Gus Ipul, sapaan Mensos RI di Pendopo Krido Manunggal Tuban. Gus Ipul didampingi Sekretaris Jenderal, Robben Rico, dan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Supomo.
Gus Ipul menegaskan, Sekolah Rakyat hanya ditujukan bagi anak-anak dari keluarga yang masuk Desil 1 dan 2. Mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi memiliki hak yang sama dalam meraih cita-cita.
Desil adalah pembagian kelompok masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan, dari yang paling miskin sampai yang paling sejahtera. Misal desil 1 sangat miskin, dan desil 2 miskin.
Gus Ipul menyatakan Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran. Justru pihak SR akan mendata dan menjangkau anak-anak di Desil 1 dan 2 agar kembali meraih mimpinya.
Sungguh ini penghargaan luar biasa dari pemerintah untuk golongan terpinggirkan. Kita maklum, untuk keluarga desil 1 dan 1 seolah sebagai warga kelas 2, yang sulit untuk mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara.
Bukan karena fasilitas tidak ada, namun keterbatasan ekonomi sering mengubur cita-cita kaum pinggiran untuk sekadar mengecap pendidikan menengah misalnya. Maka kehadiran SR ini bagai oase di tengh gurun bagi anak-anak dari kaum pinggiran ini.
Pemerintah hadir, bahkan memeluk mereka, karena anak-anak pinggiran itu tak harus mendaftar, tapi mereka didatangi, dipeluk dan dituntun untuk masuk ke Sekolah Rakyat. Penghargaan seperti tak bisa diterima banyak anak-anak yang lain.
Di sinilah anak-anak kaum pinggiran itu dikembalikan martabatnya, bahkan dicintai dengan tulus oleh pemerintah. Ya, Sekolah Rakyat bukan sekadar memberikan hak anak-anak kaum pinggiran untuk memperoleh pendidikan, tapi mengembalikan martabat mereka yang selama ini seolah tak tersentuh. Keberadaannya dinafikan, atau seolah dianggap tidak ada, meski sejatinya jumlahnya bejibun.
Saya teringat pada 1990 silam, kala pemerintah menggulirkan program SMP Terbuka. Prinsipnya sama, pemerintah menyediakan pendidikan gratis untuk anak-anak yang tidak berkesempatan untuk sekolah reguler dengan berbagai alasan. Misal soal ekonomi, jarak dan faktor lain. Namun, alasan ekonomi adalah alasan yang paling dominan untuk masuk SMP Terbuka.
Hanya, perlakuannya sangat beda. Saya adalah lulusan pertama dari program SMP Terbuka itu. Jika dibanding SR, banyak ketimpangan yang terjadi. SMP Terbuka tak berdiri sendiri, dia harus ‘menumpang’ di SMP induk. Kala itu, SMP Terbuka di Kabupaten Tuban, Jawa Timur tempat saya melanjutkan pendidikan setelah SD, menginduk di SMP Negeri 2 Tuban.
Lokasi sekolah, guru, pembimbing dan petugas administrasi adalah guru dan petugas dari SMP induk yang dibeti tugas tambahan mengelola SMP Terbuka. Tentu ada budaya yang berbeda. Perasaan yang berbeda dan suasana yang berbeda pula. Terlebih kondisi batin.
Bahwa SMP Terbuka adalah menumpang harus diakui, sehingga wajar jika ada yang menganggap SMP Terbuka dan siswanya hanyalah ‘warga kelas 2’, yang sekolahnya gratis karena niat baik pemerintah. Tentu siswa SMP Terbuka tak bisa berdiri tegak di antara siswa SMP induk. Siswa tidak berani menegakkan leher, karena mereka hanya ‘nunut’ fasilitas di sekolah mereka, parak siswa yang membayar.
Sementara SR begitu memedulikan siswanya. Diberi pendidikan setara dengan siswa sekolah lain. Bahkan disediakan asrama dengan fasilitas standar fasilitas lembaga pendidikan yang bagus. Sekali lagi, SR mengembalikan martabat siswa miskin yang selama ini sering diabaikan. Bahwa SR adalah jembatan dan jalan yang lempang untuk mengantar anak-anak miskin itu mencapai cita-citanya.
Penjelasan Gus Ipul saat di Tuban, terdapat 166 titik SR dengan 16.000 siswa dengan 2.000 guru. Gus Ipul juga menyampaikan terima kasih atas dukungan pemerintah daerah. Menurutnya, program ini menjadi investasi peningkatan kualitas pendidikan yang berdampak pada pengentasan kemiskinan. Harapannya, mampu memutus kemiskinan dan membawa dampak positif pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Ditargetkan di tahun 2030 jumlah siswa SR mencapai 500 siswa. Mereka akan mendapat pendidikan formal, religi, dan kemampuan anak.
Gus Ipul memberikan apresiasi atas perhatian Pemkab Tuban dalam mengentaskan kemiskinan. Kepedulian pemkab tuban akan terus didukung pemerintah demi menyejahterakan masyarakat.
Dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Republik Indonesia terus bertransformasi menuju kemajuan bangsa Indonesia. Langkah ini didukung dengan hadirnya DTSEN.
“Data yang baik akan menuntun program tepat sasaran dan bantuan yang disalurkan sesuai dengan kondisi riil masyarakat,” tuturnya.
Dalam proses updating data, operasional DTSEN hendaknya bisa didukung semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, desa, pilar sosial, dan masyarakat. Adanya DTSEN bisa dimanfaat stakeholder terkait guna menyusun program dan kebijakan. Masyarakat dapat ikut mengawal proses update data. Selain itu, dapat ikut mengusulkan melalui skema yg telah ditetapkan. Ini menjadi amanat konstitusi utk mewujudkan keadilan sosial.
Sedang Bupati Tuban yang akrab disapa Mas Lindra menyampaikan dengan beroperasinya Sekolah Rakyat menjadi harapan bagi anak-anak untuk mengakses pendidikan yang layak. Tidak terkecuali anak-anak kurang mampu secara ekonomi di Kabupaten Tuban. Selain itu, SR mendukung upaya Pemkab Tuban untuk mencerdaskan generasi penerus bangsa.
Sampai saat ini, SR Tuban sedang dibangun. Lokasinya di Kelurahan Mondokan, Kecamatan Tuban. Nantinya bangunan yang berdiri di lahan seluas 5-6 hektar ini, akan mampu menampung 1.000 siswa dari berbagai jenjang pendidikan.
Menyoal penguatan base data, Pemkab Tuban telah mengembangkan Tuban Satu Data mengentaskan kemiskinan. Program Tuban Satu Data ini memuat data penerima bantuan secara detail. Mulai dari NIK, alamat penduduk, jenis bantuan yang diterima. Dengan demikian dapat diambil langkah intervensi spesifik kepada penerima. Pemkab Tuban akan melakukan sinkronisasi data antara Tuban Satu Data dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sinergi ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pembangunan Sekolah Rakyat memasuki tahap penyelesaian konstruksi fisik. Proyek ini ditargetkan rampung pada pertengahan atau maksimal akhir tahun ini. Untuk sementara kegiatan belajar mengajar saat ini berpusat di fasilitas UPT Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Tuban.
Lokasi SR yang sedang dibangun di Tuban berupa fasilitas sangat lengkap, meliputi ruang kelas (SD hingga SMA), asrama siswa dan guru, kantin, sarana olahraga, sarana ibadah, hingga gedung serbaguna. Pemerintah Kabupaten Tuban menganggarkan lebih dari Rp50 miliar untuk merealisasikan pembangunan kompleks pendidikan ini. Konstruksi dikerjakan oleh PT Waskita Karya.
Sekolah ini mengadopsi format boarding school (sekolah berasrama) dan seluruh kebutuhan siswa ditanggung secara gratis. Rekrutmen siswa tidak dilakukan melalui pendaftaran umum, melainkan melalui koordinasi dengan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk menjaring anak putus sekolah dari keluarga miskin atau miskin ekstrem.
Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky mengungkapkan di SR Tuban telah terbentuk dua rombongan belajar, masing-masing untuk jenjang SMP dan SMA, dengan total 50 siswa, atau masing-maing 25 siswa.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa juga sempat berkunjung ke Kabupaten Tuban untuk melihat persiapan Sekolah Rakyat itu. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kabupaten Tuban yang telah mendukung adanya Sekolah Rakyat yang termasuk dalam gelombang 1B.
“Kami berharap anak-anak bisa segera menyesuaikan diri, tumbuh dalam lingkungan yang baik, dan mendapatkan hak pendidikan secara layak. Terima kasih kepada Bupati Tuban atas komitmennya dalam mendukung program yang sangat strategis ini,” ungkap Gubernur Khofifah.[ono]
0 Comments
LEAVE A REPLY
Your email address will not be published