Pemerintah Kabupaten Tuban meraih peringkat Pertama Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) tahun 2023 tingkat Pemerintah Kabupaten. Kabupaten Tuban memperoleh nilai 97,44 pada penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik yang dilakukan Ombudsman RI.
Meningkatkan rasa percaya diri saat berbicara di depan umum adalah hal yang penting. Seperti dikatakan oleh speechvirtual.com memperkirakan 75% orang dewasa menderita ketakutan berbicara di depan umum.
Sebagai seorang pelaku usaha di sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di bidang makanan, tentu memerlukan izin Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT).
Layanan publik dan bazar turut menyedot animo masyarakat dalam syukuran warga baru SH Terate Tuban dan Peringatan HUT ke 78 RI, Jumat (25/8/2023) malam.
Peneliti media, Ignatius Haryanto mengatakan, penting adanya rumusan indikator keterpercayaan terhadap media. Ia memuji langkah maju AMSI yang sudah dijalankan.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, melalui Dinas Tenaga Kerja dan Industri (Disnaker) Tuban mengadakan kegiatan Forum Konsultasi Publik, sesuai dengan instruksi dari Kementerian PANRB, terkait Pelayanan Publik dan Rekomendasi Usulan Masyarakat.
Seorang nenek-nenek harus menjalani perawatan di RSUD Dr. R. Koesma Tuban usai terjatuh dari lantai dua Mall Pelayanan Publik (MPP) Tuban, Senin (12/06/2023).
Pelayanan publik Kabupaten Tuban tahun 2022 mendapatkan predikat zona hijau dari ombusdman dengan nilai 81,33. Zona hijau tersebut memiliki arti bahwa tingkat kepatuhan standar pelayanan publik berkualitas tinggi.
Baru-baru ini, Pemerintah Kabupaten Tuban ditunjuk sebagai pilot project bersama 9 kabupaten/kota lain untuk mewujudkan MPP Digital. Rapat sosialisasi telah dilakukan, dan akan dilanjutkan rapat teknis membahas pelayanan berbasis aplikasi, Sabtu (25/2/2023).
Di tengah derasnya arus informasi lewat berbagai platform media, publik berhak memantau media untuk memastikan agar jurnalisme tetap berkualitas. Hal itu termaktub dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 17. Disebutkan, masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan.
