Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban untuk menarik masuknya investor di Bumi Wali, sebutan lain Tuban dilakukan untuk memaksimalkan performa lembaga perizinan Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Naker.
Guna mengatisipasi masuknya Tenaga Kerja Atau (TKA) illegal, Pemerintah Kabupaten Tuban melalui Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perijinan Satu Pintu dan Tenaga Kerja, Kabupaten Tuban kian melakukan pengawasan dan pemantauan data.
Sebanyak 32 Calon Pekerja telah menjalani Pendidikan dan Latihan (Diklat), sebagai ketentuan pra syarat untuk bergabung di Perusahaan tertentu.
Menghadapi proyek Kilang Tuban 2017, dan rencana pembangunan pelabuhan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim di Tuban, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tuban meminta Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan (Dinsosnaker) segera melakukan spesifikasi Tenaga Kerja (Naker) lokal, Jumat (11/11/2016).
Prosentase angka partisispasi angkatan kerja pada bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Tuban mencapai 67,18 persen.
Penempatan tenaga kerja di Kabupaten Tuban pada 2016, tepatnya awal Oktober masih didominasi oleh lulusan SMA sederajat.<br /><br />Data yang dihimpun
Pelayanan pembuatan Kartu Pencari Kerja (AK1) via online melalui aplikasi What's App dan Line oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) masih minim.
Pembayaran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) melalui Kementerian Sosial yang diklaim kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau keluarga prasejahtera pada tahap tiga mencapai Rp6 miliar.
Sertifikasi tenaga kerja (naker) penting dalam persaingan kerja. Tapi, sertifikasi yang membutuhkan dana cukup besar memaksa Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Tuban membatasi kuota.
Sertifikasi tenaga kerja Kabupaten Tuban baru akan dilakukan 2017 mendatang. Namun, kuota sertifikasi tenaga kerja yang disediakan Pemerintah Kabupaten Tuban melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) terbatas, yakni sekitar 48 sertifikasi.