Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) rencana pembangunan jalan tol Gresik - Tuban sudah dimulai. Sosialisasi kerangka acuan Amdal diikuti Forkopimcam Widang dan Plumpang serta OPD terkait di Kantor Kecamatan Widang, Senin (5/12/2022).
Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, dan Wakil Bupati Tuban, H. Riyadi, bersama Forkopimda Tuban melakukan ziarah makam leluhur. Mengawali ziarah leluhur, diserahkan tanda kehormatan kepada Hufadz atau penghafal Alquran di Masjid Fathur Rohmat Pendapa Kridha Manunggal Tuban.
Pusat Oleh Oleh dan Jajanan BUMDES Mart Kampung Pesisir Karangagung telah diresmikan dan serah terima Program Ekonomi Masyarakat Desa Karangagung Kecamatan Palang pada Rabu (9/11/2022).
Tak kurang dari 20 Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Kabupaten Tuban pamer atau unjuk gigi produk di BUMDes Festival (Besti) tahun 2022. Kegiatan yang berpusat di Lapangan Gelora 17 Agustus Bangilan itu berlangsung mulai 23-24 September 2022.
Presiden Joko Widodo meminta pemerintah daerah (pemda) untuk tidak ragu dalam mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk menyelesaikan persoalan dari penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM).
Presiden Joko Widodo memerintahkan Pemerintah Daerah (Pemda), untuk menggelontorkan subsidi khusus bagi para pelaku Ojek Online (Ojol), sopir angkutan umum, dan juga nelayan.
Pemerintah Kabupaten Tuban melakukan konsultasi publik analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal) pada Rabu (24/08/2022). Kegiatan ini di hadiri oleh beberapa tokoh kecamatan desa dan juga pimpinan dari instansi yang terkena dampak dari pembangunan tol Demak – Tuban.
Pemerintah Desa (Pemdes) Klotok bekerjasama dengan Pemerintah Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban menggelar kegiatan festival Layang-layang Nasional 2022 dengan peserta dari berbagai daerah.
Pihak penggugat dan Pemerintah Desa Socorejo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban melakukan pengukuran ulang di lahan wisata Pantai Semilir di Jalan Tuban-Bancar Km 23, Rabu (3/8/2022) pagi.
Keberatan masyarakat terhadap pasal-pasal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) akhirnya direspon oleh Presiden Jokowi dengan bertemu Menkopolhukam Mahfud MD. Pemerintah membuka pintu lebar-lebar untuk membahas 14 pasal yang berpotensi mengancam kemerdekaan pers.
