Dewan Pers dan Polri menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi wartawan. PKS pertama ini sebagai turunan dari nota kesepahaman (MoU) Dewan Pers - Polri untuk meminimalisir kriminalisasi karya jurnalistik.
Menjelang Pemilu 2014, Dewan Pers kembali mengingatkan soal tugas dan fungsi pers. Khususnya kepada wartawan yang sudah lulus uji kompetensi, untuk menghindari diksi yang dapat membelah publik.
Merujuk Undang-Undang No 40/1999 tentang Pers pada pasal 3 ayat 1 menjelaskan, bahwa pers nasional berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
Masih tingginya berita bohong atau informasi palsu di sosial media, mendorong Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) wilayah Jawa Timur Pelatihan Literasi Media untuk Publik Melawan Mis/Disinformasi, di Kampi Hotel Surabaya, 28-29 September 2022.
Kabar duga mendalam bagi masyarakat pers di Indonesia, karena Ketua Dewan Pers Azyumardi Azra tutup usia. Mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah tersebut, dikabarkan meninggal dunia di Malaysia.
Gerakan uji kompetensi wartawan (UKW) palsu yang bukan dilaksanakan oleh Dewan Pers menjadi topik serius yang dibahas Dewan Pers bersama konstituennya. Topik itu mengemuka dalam acara syukuran konstituen Dewan Pers yang dilaksanakan di Gedung Dewan Pers secara hibrid, Selasa (6/9) di Jakarta.
Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (31/8/2022) di Jakarta mengadili dan menolak permohonan uji materi atau judicial review tentang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Setelah membaca reformulasi dan daftar inventarisasi masalah (DIM) yang diajukan Dewan Pers terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), Komisi III DPR siap memperjuangkan reformulasi dan DIM tersebut, Rabu (24/8/2022).
Keberatan masyarakat terhadap pasal-pasal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) akhirnya direspon oleh Presiden Jokowi dengan bertemu Menkopolhukam Mahfud MD. Pemerintah membuka pintu lebar-lebar untuk membahas 14 pasal yang berpotensi mengancam kemerdekaan pers.
Sembilan pasal di Rancangan Undang-undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dianggap Dewan Pers mengancam kemerdekaan pers. Selain itu, pasal tersebut dapat mengkriminalisasi karya jurnalistik.
