Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, menggelar publik Hearing, buntut dari gaji Perangkat desa yang molor, Kamis (4/4/2024). Sebagaimana diketahui bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).
Pengelolaan Dana Desa (DD) menjadi pantauan serius Kejaksaan Negeri (Kejari) Tuban. Untuk menghindari penyelewengan DD, Kejari menekan MoU atau kesepakatan bersama dengan Kepala Desa (Kades) se-Tuban, Kamis (8/2/2024).
Terduga kasus korupsi APBDes Bunut, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban mengajukan gugatan praperadilan. Gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri Tuban pada Rabu (3/5/2023) lalu.
Puluhan warga Desa Bunut, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban mendatangi Lapas Kelas II B Tuban, Selas (2/5/2023). Kedatangan mereka buntut dari penahanan Kepala Desa (Kades) berinisial BU (41) pasca ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus Korupsi APBDes Tahun Anggaran 2016 hingga 2019 silam.
Setelah ditetapkan sebagai tersangka, kini Kepala Desa (Kades) Bunut, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, BU (41) ditahan di Lapas Kelas II B Tuban.
Di Tahun 2022 Polres Tuban menangani lima kasus korupsi yang berkaitan dengan penyah gunaan Dana Desa (DD). Dari kelima kasus korupsi tersebut belum sepenuhnya selesai dan masih dalam tahap penyelidikan dan penyidikan.
Di tengah masa pandemi Covid-19, jumlah Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2021 yang digelontorkan oleh pemerintah mengalami kenaikan.
Awal tahun 2020, sebanyak 93 desa di Kabupaten Tuban menerima Alokasi Dana Desa (ADD) Rp18,3 miliar yang bersumber dari APBD.
Dana Desa (DD) tahun anggaran 2019 tahap II di Kabupaten Tuban cair pada bulan Mei lalu.
Hingga sampai akhir Januari 2019, desa yang melakukan proses pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap 1 di Kabupaten Tuban lebih lambat dibandingkan dengan proses pencairan Dana Desa (DD) tahap 1.
