Dari agenda audiensi bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Keluarga Berencana (Dispemas), Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Tuban memohon agar ada pemberian tunjangan khusus kepada perangkat desa yang tidak ada bengkok.
Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Tuban menegaskan, bahwa audiensi bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Keluarga Berencana (Dispemas) Kabupaten Tuban yang berlangsung, Selasa (5/9/2017). Tidak ada kaitanya dengan dipindah tugaskanya Sekdes PNS di Kecamatan.
Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Tuban, menggelar Audiensi bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Tuban terkait kesejahteraan Perangkat Desa.
Terkait isu Internasional tentang konflik antara umat muslim etnik Rohingya dan Masyarakat Rahine di negara Myanmar, yayasan Seribudua Indonesia bersama Tunas Gusdurian Sekolah Menengah Pertama (SMP) GusDur Soko Tuban telah berkomitmen untuk slalu menyerukan perdamaian dunia.
Pucuk pimpinan Persatuan Pengurus Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Tuban, Ahmad Wayudi mengaku keberatan nama organisasinya dicatut dalam tulisan berjudul "Penarikan Sekdes PNS dan Cacat Hukum Perbup" yang dikirimkan ke blokTuban.com dan terbit pada Sabtu (2/9/2017) kemarin.
Camat Kenduruan, Hendro Basuki warning semua perangkat desa yang dikukuhkan sebagai pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) setempat, Senin (4/9/2017). Selain itu, perangkat desa di wilayah kerjanya dituntut bisa mandiri.
Siang tadi, Senin (4/9/2017), Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kenduruan masa bhakti 2017-2022 resmi dikukuhkan. Lembaga profesi perangkat desa se-Indonesia ini dianggap mampu memberi perlindungan bagi masyarakat dan pemerintah dalam peningkatan semangat membangun desa.
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten Tuban menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Sulam Pita bagi anggota organisasi perempuan.
Pengurus Wilayah (PW) Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur mengeluarkan pernyataan sikap terkait tragedi kemanusiaan atas etnis Rohingya di Myanmar.
Setelah terbitnya Surat Edaran tentang mekanisme pengangkatan Sekretaris Desa (Sekdes) berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Rabu (30/8/2017), sebagian Sekdes sudah meninggalkan desanya. Namun sebagian, juga masih bertugas di desa.
