Petualangan Joni Tarmudji (43), warga Desa Karangasem, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, berakhir di jeruji Polisi. Duda tiga anak itu ditangkap petugas Polsek Jenu karena mengedarkan karnopen di wilayah kecamatan setempat.
Kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Daerah Penghasil Migas menyambangi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Mereka bertemu untuk mengapresiasi kebijakan Menteri ESDM, Ignasius Jonan, atas terbitnya Peraturan Menteri ESDM nomor 37/2016 tentang hak partisipasi (<em>Participating Interest</em>/PI) sebesar 10%.
Asap membumbung, hitam pekat bercampur langit mendung tampak di Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Makdum Ibrahim (Stitma) Tuban, Kamis (26/1/2017). Tepat di depan gedung rektorat salah satu kampus yang berada di jalan Manunggal tersebut. Sekitar 25 mahasiswa menuntut kejelasan masalah kartu mahasiswa.
Sejak berdirinya Puskesmas Ponco, sebagian besar masyarakat atau pasiennya memilih dirujuk ke Rumah Sakit Di Kabupaten Bojonegoro, dibandingkan dengan Rumah Sakit Kabupaten Tuban.
Pemerintah Kecamatan Soko, dalam menjalankan fungsi dan kewajibannya mencanangkan pelayanan berbasis ilmu teknologi (IT) atau online.
Musim penghujan akhir-akhir ini, membuat beberapa desa di Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban terkena dampak meluapnya Kali Kening. Tak pelak, kondisi seperti itu rawan dengan munculnya berbagai penyakit.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, dalam hal ini Bupati Tuban, Fathul Huda berharap penyerapan anggaran sesuai peruntukkan. Agar penyerapan anggaran nantinya dapat berkesinambungan maka akan dilakukan evaluasi secara berkala.
Perkumpulan Pengusaha Lokal Tuban (PPLT) berencana akan menggelar aksi unjuk rasa di PT Holcim Indonesia TBK, Kantor Tuban, Kamis, 26 Januari 2017 pagi.
Pemerintah Desa (Pemdes) Selogabus, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban terima 20 paket bantuan dari Dinas Sosial untuk korban banjir luapan Kali Kening.
Pelarangan penggunaan jenis alat tangkap cantrang dan trawl telah diteken oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Larangan penggunaan jenis alat tangkap yang tertuang dalam peraturan menteri Nomor 2 tahun 2015 itu masih menjadi polemik di tengah nelayan yang masih menggunakan alat tangkap tersebut.
