Laporan Pertanggungjawaban APBD 2018 memang sudah disetujui oleh pimpinan DPRD Tuban. Kendati demikian, masih ada sekelumit fakta yang menarik ditelusuri soal 47 paket pekerjaan fisik terlambat dan dua mengalami putus kontrak di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban menggelar Rapat Paripurna bersama Eksekutif dengan agenda Penyampaian Kesimpulan Badan Anggaran (Banggar) dan Pendapat Akhir Fraksi-fraksi DPRD dan Persetujuan Bersama tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2019 Kabupayen Tuban senilai 2,4 Triliyun.
Wakil Bupati Tuban, H. Noor Nahar Hussein telah menyampaikan Nota Penjelasan Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tuban Tahun 2019 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, Senin (24/9/2018) kemarin.
Sebagai komitmen penanganan kemiskinan, pemerintah Kabupaten Tuban telah menganggarkan lebih dari 6 miliar (Rp6,184,800,000) untuk KK miskin. Dana tersebut dicairkan triwulan sekali.
Menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kebijakan padat karya tunai (PKT) di desa, Tenaga Pendamping Profesional Indonesia (TPPI) Tuban melakukan sosialisasi kepada Sekretaris Desa (Sekdes) baru di Bangilan. Pemdes diharapkan menganggarkan kegiatan-kegiatan yang bersifat padat karya (skema cash for work), yang diwajibkan untuk didanai dengan Dana Desa dalam APBDes.
Proses selekai perangkat desa telah berakhir bersamaan dengan pengumuman, Selasa (12/12/2017). Usai terpilihnya para perangkat desa berdasarkan penilaian ujian yang ditempuh, selanjutnya akan dilaksanakan pelantikan. Pelantikan sudah dijadwalkan pada 15-22 bulan ini. Beberapa desa sudah ada yang melantik perangkatnya, namun ada juga yang belum.
Melalui anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di Kabupaten Tuban harus dialokasikan untuk program penanggulangan kemiskinan. Program tersebut diwajibkan ke semua desa tanpa terkecuali.
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) 2018 Kabupaten Tuban telah disahkan DPRD bersama Bupati dan Wakil Bupati Tuban dalam rapat paripurna, Senin (6/11/2017).
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, telah menggelar paripurna bersama eksekutif yang dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Tuban, Senin (6/11/2017).
Pembentukan Badan Narkoba Nasional Kabupaten (BNNK) Tuban masih belum mendapatkan kepastian dari Badan Narkotika Nasional (BNN), meski lembaga yang memerangi narkoba tersebut sudah pernah membahasnya dengan pemerintah kabupaten.
