Kepala Desa (Kades) Cangkring, Kecamatan Plumpang, dipanggil penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Tuban. Pemanggilan dilakukan karena penyidik tengah menelusuri penggunaan Dana Desa (DD) Cangkring.
Anggaran Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2016 mencapai 1 Miliar lebih. Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersebut akan dipergunakan untuk menyukseskan tahapan pelaksanaan Pilkades.
2.jpg)
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban mengisyaratkan akan melakukan perbaikan infrastruktur di sisa akhir tahun 2016. Hal tersebut diutarakan oleh Wakil Bupati Tuban Noor Nahar Hussein setelah menyampaikan nota penjelasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2016 bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.
Wakil Bupati (Wabup) Tuban, Noor Nahar Hussein, berharap untuk pengesahan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2016, bisa disahkan bulan Agustus mendatang. Sebab, Noor Nahar menilai, masih banyak anggaran dari Sisa Lebih Perhitungan (Silpa) tahun anggaran 2015 yang harus digunakan untuk hal-hal yang efektif di tahun 2016, seperti perbaikan infrastruktur.
Kerusakan jalan Poros Kecamatan Bangilan-Senori semakin membahayakan masyarakat pengguna jalan. Kondisi jalan poros yang menghubungkan dua kecamatan di Kabupaten Tuban ini, kondisinya sangat memprihatinkan.
Sisa lebih perhitungan (Silpa) 2015 mencapai 290 miliar, angka tersebut dinilai sangat banyak sekali tidak sesuai dengan serapan oleh masing-masing SKPD. Tentunya, dari Silpa tersebut akan menjadi evaluasi bagi Pemerintahan Kabupaten kedepannya agar Silpa tidak membengkak.
Pembebasan lahan yang bakal digunakan pembangunan tanggul sungai bengawan solo sampai saat ini masih berlangsung. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban saat ini mengalokasikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sekitar Rp6,5 miliar.
Anggaran guna mendukung kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertanak) menyentuh Rp61 miliar. Anggaran itu diperuntukkan untuk bantuan sosial (bansos) serta hibah bagi peningkatan bidang pertanian dan peternakan.
Pelanggar lalu lintas di Kabupaten Tuban ternyata menyumbang kas negara yang tidak sedikit. Dari ketukan palu hakim sidang, pelanggar lalu lintas memang harus membayar denda sesuai dengan jenis pelanggaran di jalan raya.
Sangsi yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang lalai, atau melakukan pelanggaran biasanya diberikan dalam berbagai bentuk. Mulai dari sekadar teguran lisan, teguran tertulis, penundaan jabatan, penurunan jabatan, sampai pada langkah pidana dan diseret ke pengadilan.
